Berita

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

Soal PDIP akan Oposisi, Hasto Kristiyanto: Kita Tunggu Perhitungan Resmi KPU

KAMIS, 15 FEBRUARI 2024 | 04:12 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah terbiasa melawan gelombang besar dalam perjalanan perpolikan Tanah Air.

Sebab itu, partai berlambang banteng moncong putih ini sudah memahami betul pesan Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno tentang konsisten terhadap pergerakan.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Pemilu 2024 dan hasil berdasarkan hitung cepat tak akan menurunkan semangat. Sejarah sudah membuktikan PDI Perjuangan selalu kuat menghadapi setiap badai di kancah perpolitikan Indonesia.


"Kepada seluruh kader PDI Perjuangan kami ingatkan pesan dari Bung Karno bahwa di dalam perjuangan itu, itu tidak ada yang sia-sia, no sacrife is wasted," kata Hasto dalam konferensi pers pascapemungutan suara pemilu 2024 yang dilaksanakan di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).

Hasto mengatakan, kesetiaan terhadap perjuangan dalam menghadapi gelombang di kancah perpolitikan akan berbuah ketika partai menerapkan kesabaran revolusioner.

"Kesabaran revolusioner itu lah yang akan menentukan, karena pemilu tidak ditentukan oleh hasil, tetapi oleh pascapemilu itu bagaimana kerusakan-kerusakan demokrasi akan membawa suatu implikasi yang sangat serius di dalam kehidupan politik kita. Demikian," lanjut Hasto.

Hasto kemudian menerima pertanyaan awak media soal kemungkinan PDI Perjuangan bakal menjadi oposisi terhadap pemerintahan mendatang.

Sebab, paslon yang diusung PDI Perjuangan bersama PPP, Hanura, dan Perindo, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count kalah telak di Pilpres 2024.

Hasto menjawab bahwa soal oposisi atau tidak itu masih kejauhan. Karena paslon Ganjar-Mahfud saja saat ini akan membentuk tim investigasi untuk mengumpulkan data dugaan kecurangan Pilpres 2024, sembari menunggu penghitungan resmi dari KPU.

"Maka, sikap kami, kami tunggu proses penghitungan berjenjang, karena ada proses satu bulan, artinya tim khusus itu punya kerja waktu satu bulan," kata Hasto.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya