Berita

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

Bentuk Timsus Investigasi, PDIP Prediksi Diserang Paslon 02

KAMIS, 15 FEBRUARI 2024 | 03:36 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto memprediksi kubu paslon 02 Prabowo-Gibran akan masif menyerang pihaknya lewat kritik tidak mau menerima kekalahan.

Hal itu buntut rencana PDIP membentuk tim khusus investigasi kecurangan Pilpres 2024.

"Nanti barangkali akan muncul suara-suara kenapa harus dibentuk tim investigasi? (Akan dibully) Oh tidak mau menerima kekalahan. Itu pasti yang akan muncul. Setelah itu kemudian muncul desain pembelahan (koalisi Ganjar-Mahfud)," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).


Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud ini menegaskan bahwa usulan pembentukan tim khusus investigasi kecurangan Pilpres 2024 bukan tanpa sebab.

Hasto mengatakan, sudah banyak elemen arus bawah yang telah menyuarakan adanya indikasi kecurangan selama proses atau tahapan Pilpres 2024 ini.

"Film Dirty Vote, kekuatan universitas yang bergerak, kelompok civil society, budayawan, maka tidak mungkin menghasilkan yang seperti itu," kata Hasto.

Politikus asal Yogyakarta itu kembali menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses hitung cepat yang dilakukan. Hanya saja, PDIP tetap berpedoman terhadap ketentuan yang telah diatur secara undang-undang terkait penghitungan suara Pilpres 2024.

"Maka sikap kami, kita tunggu proses penghitungan berjenjang. Karena ada proses satu bulan, artinya tim khusus ini punya kerja waktu satu bulan," pungkas Hasto.

Sebelumnya, mewakili PDIP, Hasto merekomendasikan kepada Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud untuk membentuk tim khusus yang berfokus mengumpulkan berbagai kecurangan Pilpres 2024.

"Kami akan mengusulkan kepada TPN Ganjar-Mahfud agar dibentuk suatu tim khusus," demikian Hasto.


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya