Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat melakukan kunjungan kerja ke Pasar Bunta di Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah/Ist
Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga beras belakangan ini. Terlebih, fenomena El Nino menjadi salah satu sebab keterlambatan panen yang berdampak pada harga beras.
Begitu dikatakan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat melakukan kunjungan kerja ke Pasar Bunta di Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Selasa (13/2).
"Memang kita ini terlambat panen, perubahan iklim El Nino yang biasanya tahun lalu September sudah hujan, tidak hujan. Jadi tanamnya mundur, panennya mundur," ujar Zulhas.
Zulhas mengatakan perkiraan panen raya akan terjadi pada bulan Maret-Mei mendatang. Hal ini menyebabkan Indonesia mengalami keterbatasan pasokan beras.
Sebagai solusi menunggu masa panen, kata Zulhas, alternatif beras premium yang tengah naik harganya, masyarakat bisa membeli beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog. Harga beras ini lebih terjangkau, tetapi juga memiliki kualitas yang bagus.
"Harga beras sekarang naik, kita sekarang besar-besaran bantu masuk ke pasar ibu-ibu, yang namanya SPHP, beras dari Bulog," ucapnya.
Lebih lanjut, Zulhas mengungkapkan agar para pedagang siap menjual beras SPHP maka beras SPHP akan ditambah subsidinya untuk untung pedagang dari Rp200 menjadi Rp500 per kilogram.
Selain itu, pemerintah memberikan Rp210 per kilogram untuk ongkos timbang dan pengemasan beras. Jika pedagang diharuskan menimbang sendiri jumah beras yang diinginkan karena pengemasan beras per 5 kg memakan waktu.
Hal ini, lanjut Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini, diharapkan dapat membantu menambah keuntungan pedagang, sehingga pedagang tidak akan dirugikan.
Kemudian, jatah beras SPHP untuk masuk pasar akan ditambah dari 150 ribu-200 ribu ton menjadi 250 ribu ton per bulan.
Dia juga menyebut untuk menjaga cadangan beras dalam negeri Pemerintah juga sudah melakukan impor beras. Akan tetapi Zulhas memastikan impor tersebut tidak akan merugikan petani karena dilakukan sebelum masa panen.
"Tetapi jangan khawatir pemerintah sudah melakukan impor banyak (untuk cadangan). Dulu kalau impor itu merugikan petani, kalau sekarang enggak," pungkasnya.
