Berita

Ilustrasi/Net

Tekno

Paramiliter Sudan Gunakan Jaringan Starlink Elon Musk selama Pemadaman Internet

SELASA, 13 FEBRUARI 2024 | 15:16 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dikabarkan telah memanfaatkan layanan internet satelit Starlink milik Elon Musk di tengah pemadaman internet nasional di Sudan.

RSF, yang berperang melawan tentara Sudan, telah memiliki akses ke teknologi Starlink sejak Agustus, menurut diplomat dan pejabat kemanusiaan di wilayah Darfur.

"Perangkat tersebut telah menjamur sejak internet di Sudan terputus lebih dari seminggu yang lalu dan diimpor melalui koridor yang dikendalikan oleh RSF melalui negara tetangga Chad dan Sudan Selatan," kata sumber tersebut, seperti dikutip dari Bloomberg, Selasa (13/2).


Video dan gambar tentara RSF yang diduga sedang menggunakan teknologi tersebut telah diposting secara luas di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Pertempuran yang meletus di Sudan pada April telah menewaskan lebih dari 12.000 orang, menghancurkan perekonomian dan memaksa 9 juta lainnya meninggalkan rumah mereka – pengungsian massal terbesar di dunia.  

Departemen Luar Negeri AS menuduh anggota militer dan RSF melakukan kejahatan perang dalam perjuangan untuk mengendalikan negara besar di Afrika Utara yang terletak di hamparan Laut Merah, kunci bagi pelayaran global.

Hassan Abdul Alaal, seorang pedagang di kota Nyala di Darfur Selatan, mengatakan beberapa pedagang yang dekat dengan RSF di wilayah tersebut kini mengenakan biaya sekitar 2 dolar AS per jam kepada warga sipil untuk menggunakan layanan Starlink.

Router seluler Starlink telah menjadi bagian infrastruktur masa perang yang semakin penting, menyediakan layanan komunikasi di wilayah konflik dimana internet tidak berfungsi di negara-negara di seluruh dunia.

Musk mengaktifkan layanan satelit Starlink di Ukraina selama bulan-bulan awal invasi Rusia.  Intelijen militer Ukraina mengatakan pada akhir pekan bahwa pasukan Rusia semakin banyak menggunakan terminal Starlink di garis depan, namun hal ini dibantah oleh Starlink.

Kedua belah pihak dalam konflik di Sudan saling menyalahkan atas penutupan internet, yang berdampak pada perusahaan-perusahaan seperti MTN di Afrika Selatan, Zain Sudan di Kuwait, dan Sudatel Telecom Group milik negara.

Asosiasi Insinyur Sudan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa RSF telah memutus akses internet di seluruh negara karena hilangnya konektivitas di wilayah Darfur barat yang luas, yang merupakan basis paramiliter.

Alfatih Erwa, kepala eksekutif Zain Sudan, mengatakan para insinyur perusahaannya dilarang memulihkan sambungan di Darfur karena ketidakamanan dan kekurangan bahan bakar dan listrik.

“RSF bersikeras bahwa mereka akan mematikan internet di seluruh negeri jika kita tidak mengembalikan internet ke Darfur,” kata Erwa kepada stasiun radio lokal pada akhir pekan.

Belum ada komentar langsung baik dari RSF maupun perwakilan Starlink mengenai kabar terbaru.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya