Berita

Kepala BP2MI Benny Rhamdani/Ist

Politik

Benny Rhamdani Bantah Abuse of Power

MINGGU, 11 FEBRUARI 2024 | 23:26 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani membantah melakukan abuse of power atau menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan salah satu pasangan capres-cawapres.

Tudingan Benny melakukan abuse of power mencuat setelah beredarnya hasil exit poll Pilpres 2024 yang dominan dimenangkan salah satu pasangan capres-cawapres.

Benny bahkan mengaku kaget ketika membaca berita terkait hasil exit poll di luar negeri yang memenangkan salah satu pasangan capres-cawapres tersebut.

"Benny Rhamdani dibilang melakukan abuse of power," sesal Benny di Jakarta, Minggu (11/2).

Benny menegaskan bahwa dirinya dalam menjalankan tugas sebagai Kepala BP2MI dalam mengurus perlindungan pekerja migran, selalu berdasarkan aturan dan perintah undang-undang.

"Saya sebagai Kepala BP2MI, yang selama ini mengurus para migran Indonesia, menjalankan tugas sesuai fungsi dan amanat Undang-Undang. Dan insyallah saya bertanggung jawab dalam menjalankan tugas itu secara baik," katanya.

Benny mengakui bahwa dirinya merupakan bagian tim pemenangan salah satu pasangan capres-cawapres. Namun Benny menegaskan bahwa ketika dirinya berkomunikasi dengan simpul-simpul massa di luar negeri, tidak menggunakan anggaran ataupun fasilitas negara.

"Bisa ditracing ya oleh alat canggih apapun itu tidak menggunakan anggaran dinas maupun BP2MI," katanya.

Dia mengatakan kalau dirinya dituduh mempengaruhi pekerja migran untuk untuk mencoblos salah satu pasangan capres-cawapres, hal itu adalah tuduhan tidak berdasar. Menurut dia, para pekerja migran Indonesia adalah orang-orang yang cerdas dalam menentukan pilihan politiknya sehingga tidak perlu diarahkan.

"PMI itu sudah cerdas, PMI memiliki pilihan politik atas keyakinan politiknya. Jadi PMI tidak perlu diarah-arahkan lah," katanya.

WNI di sejumlah negara sudah melakukan pemungutan suara Pemilu 2024 seperti beberapa negara di Timur Tengah, Amerika Serikat, hingga Melbourne. Sekalipun begitu pihak KPU membantah sudah ada perhitungan suara hasil Pemilu di luar negeri.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya