Berita

Kepala BP2MI Benny Rhamdani/Ist

Politik

Benny Rhamdani Bantah Abuse of Power

MINGGU, 11 FEBRUARI 2024 | 23:26 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani membantah melakukan abuse of power atau menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan salah satu pasangan capres-cawapres.

Tudingan Benny melakukan abuse of power mencuat setelah beredarnya hasil exit poll Pilpres 2024 yang dominan dimenangkan salah satu pasangan capres-cawapres.

Benny bahkan mengaku kaget ketika membaca berita terkait hasil exit poll di luar negeri yang memenangkan salah satu pasangan capres-cawapres tersebut.

"Benny Rhamdani dibilang melakukan abuse of power," sesal Benny di Jakarta, Minggu (11/2).

Benny menegaskan bahwa dirinya dalam menjalankan tugas sebagai Kepala BP2MI dalam mengurus perlindungan pekerja migran, selalu berdasarkan aturan dan perintah undang-undang.

"Saya sebagai Kepala BP2MI, yang selama ini mengurus para migran Indonesia, menjalankan tugas sesuai fungsi dan amanat Undang-Undang. Dan insyallah saya bertanggung jawab dalam menjalankan tugas itu secara baik," katanya.

Benny mengakui bahwa dirinya merupakan bagian tim pemenangan salah satu pasangan capres-cawapres. Namun Benny menegaskan bahwa ketika dirinya berkomunikasi dengan simpul-simpul massa di luar negeri, tidak menggunakan anggaran ataupun fasilitas negara.

"Bisa ditracing ya oleh alat canggih apapun itu tidak menggunakan anggaran dinas maupun BP2MI," katanya.

Dia mengatakan kalau dirinya dituduh mempengaruhi pekerja migran untuk untuk mencoblos salah satu pasangan capres-cawapres, hal itu adalah tuduhan tidak berdasar. Menurut dia, para pekerja migran Indonesia adalah orang-orang yang cerdas dalam menentukan pilihan politiknya sehingga tidak perlu diarahkan.

"PMI itu sudah cerdas, PMI memiliki pilihan politik atas keyakinan politiknya. Jadi PMI tidak perlu diarah-arahkan lah," katanya.

WNI di sejumlah negara sudah melakukan pemungutan suara Pemilu 2024 seperti beberapa negara di Timur Tengah, Amerika Serikat, hingga Melbourne. Sekalipun begitu pihak KPU membantah sudah ada perhitungan suara hasil Pemilu di luar negeri.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya