Berita

Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani/Repro

Politik

KAMPANYE AKBAR

Prabowo Minta Maaf Tidak Bisa Hadir di Acara Deklarasi dan Penandatanganan Komitmen Kebebasan Pers

SABTU, 10 FEBRUARI 2024 | 21:55 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Calon Presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, menyampaikan permohonan maaf tidak bisa hadir dan bergabung dalam acara deklarasi dan penandatanganan komitmen kebebasan pers yang diselenggarakan Dewan Pers.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslan, saat menghadiri acara "Deklarasi dan Penandatanganan Capres-cawapres tentang Kebebasan Pers" yang diselenggarakan Dewan Pers di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Sabtu malam (10/2).

"Tentunya tanpa mengurangi rasa hormat, karena memang kami tadi baru berkampanye di GBK. Beliau (Prabowo) menyampaikan permohonan maafnya karena tidak dapat hadir bersama-sama dengan kita di sini," kata Rosan saat diberikan kesempatan untuk berbicara di acara tersebut.


Menurut Rosan, Indonesia sebagai negara nomor tiga demokrasi terbesar di dunia, memandang bahwa kebebasan pers adalah hal yang mutlak yang harus selalu dijaga, ditingkatkan, dan dilakukan penyempurnaan ke depannya.

"Karena itu adalah salah satu seperti yang disampaikan, adalah salah satu ujung tombak dalam demokrasi kita untuk menyampaikan kebebasan berpendapat, kebebasan untuk berkumpul dan juga kebebasan untuk melakukan independensi ke depannya," pungkas Rosan.

Dalam acara ini, turut hadir perwakilan Kapolri, perwakilan Panglima TNI, konstituen Dewan Pers, KPU, Bawaslu, dan lainnya.

Sedangkan Capres yang sudah hadir langsung hanya Capres nomor urut 1, Anies Baswedan. Untuk Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, diagendakan hanya mengikuti acara ini melalui sambungan zoom karena masih berada di Semarang, Jawa Tengah.

Terlihat pula sudah hadir Co-Captain Tim Nasional Anies-Muhaimin atau Amin, Sudirman Said; dan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya