Berita

UIN Syarif Hidayatullah menyatakan sikap atas kondisi bangsa dan negara saat ini/RMOL

Publika

Gugatan Kaum Cerdik Pandai

SABTU, 10 FEBRUARI 2024 | 08:47 WIB | OLEH: YUDHI HERTANTO

SERUAN akademisi! Sudah berbagai kampus di tanah air secara susul menyusul menyuarakan nada keprihatinan akan proses kontestasi kekuasaan kali ini.

Berbeda dari berbagai episode kehidupan politik sebelumnya, para cerdik pandai merasa perlu menyampaikan aspirasi yang merepresentasikan kepentingan publik dalam menjaga demokrasi. Kekuasaan perlu digugat agar kembali pada koridornya.

Sebagian pihak, yang diasosiasikan berada di kelompok kekuasaan, menyebut seruan dan fenomena turun gunung kelompok intelektual ini diorkestrasi dengan motif kepentingan tertentu di tahun politik.


Pada kondisi yang serupa, terdapat langkah yang dikoordinasi sistematik melalui berbagai kampus untuk upaya berbeda haluan, ditujukan guna menyanjung keberhasilan pembangunan.

Kita memang tengah menuju fase puncak dari situasi dinamis periode politik, maka hukum aksi reaksi berlangsung. Tetapi mengesampingkan apa yang disuarakan para ilmuwan terkait situasi aktual yang tengah kita dihadapi, jelas merupakan hal picik.

Lapisan terdidik ini memiliki bekal kompetensi yang lebih dari cukup untuk membaca serta menilai, sejauh apa realitas politik yang berlangsung.

Berbagai peristiwa saling bertaut dalam momentum politik, jelas tidak berada di ruang kosong. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian berujung sanksi etik melalui Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kandidat.

Ditambah dengan putusan pelanggaran etika Komisi Pemilihan Umum dalam penerimaan kontestan yang akan berkompetisi, seakan mempertegas narasi besar kepentingan kekuasaan untuk tetap mempertahankan kekuasaannya. Oligarki.

Belum kemudian menyoal pernyataan bahwa pucuk pimpinan tertinggi memiliki hak kampanye yang legal sesuai ketentuan berlaku, meski kemudian menyatakan tidak akan mempergunakan hak tersebut, seolah saling berkesinambungan.

Program bantuan sosial yang bereskalasi dalam anggaran jumbo, waktu pelaksanaan yang berhimpitan, serta personifikasi. Plus, wacana mengenai pemilihan dalam agenda satu putaran bergema, diiringi berbagai hasil survei. Tentu teramat mengkhawatirkan.

Dengan begitu, sikap dan pernyataan guru besar berbagai kampus perlu di cermati secara seksama tentang netralitas, etik dan moralitas serta nasib demokrasi di masa mendatang. Sikap untuk kembali menghidupkan ruh kritis atas kekuasaan perlu diapresiasi.

Selama ini, para akademisi hidup di puncak gading dalam gua ilmu pengetahuan berjarak dari realitas sosial, bahkan tenggelam secara hegemonik melalui rutinitas akademik yang bersifat administratif. Siuman dari pingsan berkepanjangan.

Dalam The Death of Expertise, Tom Nichols, 2018, fungsi dan tugas untuk mencerdaskan kehidupan bersama oleh para cendikiawan menghilang, dikalahkan oleh influencer yang terus bersuara di media digital dan media sosial.

Civitas academia setidaknya dalam dekade terakhir ini melenyap dalam hiruk-pikuk perdebatan. Daya pijar penerang para intelektual tidak hanya redup, namun sebagian diantaranya bahkan mati dan menjadi penyokong benteng pelindung kepentingan kekuasaan itu sendiri.

Lantas apa maknanya gugatan kaum cerdik pandai kali ini? Setidaknya ada suasana hati nurani yang terusik atas berlangsungnya praktik kotor pada pentas sirkulasi kepemimpinan nasional.

Panggilan itu menyeru dalam tanggung jawab moral kelompok intelektual. Tentu harapan besarnya, proses pemilihan tetap terjaga dalam nalar rasional, manakala publik mampu membaca makna aksi simbolik tersebut, serta membentuk sebuah kesadaran bersama untuk mencegah terjadinya bencana demokrasi yang lebih fatal.

Silakan memilih sesuai akal sehat Anda.

Penulis merupakan Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Komunikasi Universitas Sahid

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya