Berita

Alumni Universitas Nasional (Unas) di depan Kampus Unas, Jakarta Selatan, Jumat (9/2)/Ist

Politik

Alumni Unas Bergerak Tuntut Perbaikan Demokrasi

JUMAT, 09 FEBRUARI 2024 | 21:17 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Alumni Universitas Nasional (Unas) mengkritik kemunduran demokrasi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terus mengalami kemunduran.

“Melihat kondisi ketatanegaraan Indonesia yang belakangan ini mengarah pada potensi runtuhnya demokrasi,” kata Perwakilan alumni Unas Bergerak, Geri Permana di depan Kampus Unas, Jakarta Selatan, Jumat (9/2).

Alumni Unas juga mendesak Jokowi untuk tetap menjaga netralitas dan tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon (paslon) dalam Pilpres 2024. Jika Jokowi berpihak maka harus mundur dari jabatannya sebagai presiden.


“Kami meminta agar Presiden Jokowi, ketika ia ingin melakukan keberpihakan terhadap salah satu paslon maka kami meminta dengan segala hormat agar mundur dari jabatannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," tegasnya.

Alumni dan mahasiswa Unas menggelar aksi di depan kampus, Jalan Sawo Manila. Mereka membawa sejumlah spanduk yang berisi kritikan terhadap Presiden Jokowi.

Gelombang aksi mahasiswa mulai bermunculan dalam beberapa hari terakhir, seperti di Jakarta, Yogyakarta, Makassar, hingga Bali. Mereka mengkritik Jokowi yang dianggap tak netral dalam Pilpres 2024.

Para mahasiswa ini juga mengecam Jokowi membawa demokrasi mundur dan mengkhianati Reformasi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya