Berita

Ketua TKS Prabowo-Gibran, Bahlil Lahadalia/Net

Politik

Bahlil Pertanyakan Integritas Guru Besar Kritik Jokowi

JUMAT, 09 FEBRUARI 2024 | 11:21 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Protes yang dilayangkan banyak guru besar dari berbagai kampus kepada Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini, dipertanyakan Tim Kerja Strategis (TKS) Pasangan Capres-cawapres nomor urut 2,Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ketua TKS Prabowo-Gibran, Bahlil Lahadalia menghargai pandangan dari civitas akademika yang menyampaikan protes terhadap tindakan Presiden Joko Widodo yang dinilai telah banyak cawe-cawe dalam proses pemilu 2024.

Hanya saja, dia memandang ada segelintir orang yang sengaja memanfaatkan gerakan civitas akademika tersebut untuk kepentingan politik kelompok tertentu.


"Dengan segala hormat, dari sekian banyak itu ditengarai ada beberapa yang tidak murni tapi ada beberapa juga yang bagus-bagus," ujar Bahlil dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/2).

Keyakinan Bahlil tersebut didasarkan pada fakta yang menyampaikan protes hanya beberapa guru besar dari sejumlah perguruan tinggi, namun bukan rektornya. Sehingga ia menilai adanya strategi lawan politik di dalam kelompok civitas akademika tersebut.

"Baik pasangan 1, 2, dan 3 akan membuat strategi agar bisa mewujudkan apa yang jadi harapan mereka. Kalau saya lihat ada beberapa guru besar, dosen tapi bukan rektornya yang ngomong," tutur Bahlil.

"Penciuman dan intuisi kita ada (strategi politik). Tapi kami tetap berpikir positif. Karena kami yakin guru-guru besar dan dosen punya integritas. Tapi ada yang dalam penilaian kami masih ada yang (segelintir orang yang patut) dipertanyakan," sambungnya.

Lebih lanjut, Bahlil menunjukkan contoh kejadian yang bisa menjadi bukti gerakan civitas akademika ditunggangi kepentingan politik tertentu. Yaitu, adanya sebuah foto dari gerakan civitas akademika yang menggunakan simbol dari pasangan calon tertentu.

"Contoh, ada foto yang disampaikan itu dengan pakai kode dengan nomor (paslon) tertentu. Feeling saya sebagian dari proses itu ada by design. Tapi tidak semuanya," demikian Bahlil yang kini masih menjabat Menteri Investasi menambahkan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya