Berita

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman/Net

Dunia

Saudi Tolak Hubungan Diplomatik Israel sampai Palestina Diakui

RABU, 07 FEBRUARI 2024 | 12:46 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Israel tidak akan pernah terbentuk jika negara Palestina belum mendapat pengakuan internasional.

Begitu disampaikan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dalam sebuah pernyataan pada Rabu (7/2).

Pengakuan yang dimaksud Arab Saudi adalah wilayah berdasarkan peta Palestina tahun 1967 dengan bagian timur al-Quds sebagai ibu kotanya.


"Kerajaan telah mengomunikasikan sikap tegasnya kepada pemerintah AS bahwa tidak akan ada hubungan diplomatik dengan Israel kecuali negara Palestina merdeka diakui berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," tulis Kemlu Saudi, seperti dimuat Al-Mayadeen.

Saudi juga mendesak agar  agresi Israel di Jalur Gaza dihentikan dan semua pasukan pendudukan Israel mundur dari Jalur Gaza.

"Agresi di Jalur Gaza harus diakhiri. Penting bagi rakyat Palestina mendapatkan hak-hak mereka yang sah," tegasnya.

Para analis menilai pernyataan Arab Saudi mencerminkan kemarahan mereka terhadap komentar jurubicara Pentagon John Kirby.

Dalam sebuah konferensi pers Senin (5/2), Kirby menyinggung soal normalisasi antara Riyadh dan Tel Aviv yang telah ditetapkan sebelum perang Gaza meletus 7 Oktober.

Keesokan harinya pada Selasa (6/2), Menlu AS, Anthony Blinken mengumumkan minat Putra Mahkota Saudi Mohammad bin Salman untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Arab, tetapi ingin perang Gaza diakhiri dan negara Palestina dibentuk sebagai syaratnya.

"Khususnya sehubungan dengan normalisasi, putra mahkota menegaskan kembali minat kuat Arab Saudi untuk mewujudkan hal itu,” kata Blinken setelah pertemuannya dengan MBS di Riyadh.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya