Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman/Net
Hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Israel tidak akan pernah terbentuk jika negara Palestina belum mendapat pengakuan internasional.
Begitu disampaikan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dalam sebuah pernyataan pada Rabu (7/2).
Pengakuan yang dimaksud Arab Saudi adalah wilayah berdasarkan peta Palestina tahun 1967 dengan bagian timur al-Quds sebagai ibu kotanya.
"Kerajaan telah mengomunikasikan sikap tegasnya kepada pemerintah AS bahwa tidak akan ada hubungan diplomatik dengan Israel kecuali negara Palestina merdeka diakui berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," tulis Kemlu Saudi, seperti dimuat
Al-Mayadeen. Saudi juga mendesak agar agresi Israel di Jalur Gaza dihentikan dan semua pasukan pendudukan Israel mundur dari Jalur Gaza.
"Agresi di Jalur Gaza harus diakhiri. Penting bagi rakyat Palestina mendapatkan hak-hak mereka yang sah," tegasnya.
Para analis menilai pernyataan Arab Saudi mencerminkan kemarahan mereka terhadap komentar jurubicara Pentagon John Kirby.
Dalam sebuah konferensi pers Senin (5/2), Kirby menyinggung soal normalisasi antara Riyadh dan Tel Aviv yang telah ditetapkan sebelum perang Gaza meletus 7 Oktober.
Keesokan harinya pada Selasa (6/2), Menlu AS, Anthony Blinken mengumumkan minat Putra Mahkota Saudi Mohammad bin Salman untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Arab, tetapi ingin perang Gaza diakhiri dan negara Palestina dibentuk sebagai syaratnya.
"Khususnya sehubungan dengan normalisasi, putra mahkota menegaskan kembali minat kuat Arab Saudi untuk mewujudkan hal itu,” kata Blinken setelah pertemuannya dengan MBS di Riyadh.
