Soal Netralitas, Jokowi Harus Perbaharui Pernyataan

Jelang hari pencoblosan, netralitas TNI-Polri hingga Badan Intelijen Negara (BIN) masih jadi pertanyaan besar segenap elemen masyarakat.

Untuk menjawab pertanyaan itu, Presiden Joko Widodo perlu memperbarui pernyataannya terkait netralitas itu.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, berpendapat, netralitas semakin disorot publik. Terlebih Presiden Jokowi pernah mengeluarkan pernyataan sembari membawa kertas bertuliskan presiden boleh kampanye dan boleh memihak.

"Presiden ini mirip emak-emak ARM (Aliansi Rakyat Menggugat) sering demo bawa kardus yang kritik penguasa di depan Sarinah Jakarta Pusat," kata Muslim, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (7/2).

Dia menilai pernyataan Jokowi itu berbahaya, karena memicu aparatur negara menjadi tidak netral, demi mengamankan perintah presiden.

"Maka, Jokowi harus memperbaharui pernyataannya, setelah nenteng kardus berisi UU Pemilu yang tidak lengkap itu. Dia harus bikin pernyataan lagi, bahwa TNI-Polri, ASN, harus netral, menteri-menteri harus netral, termasuk semua jajaran di bawahnya, termasuk para gubernur," katanya.

Karena, tambah dia, rasanya sulit tercipta netralitas di kalangan TNI-Polri dan ASN, bila Presiden Jokowi tidak memperbaharui pernyataannya.

"Pernyataan Jokowi soal cawe-cawe dan memihak itu merusak Pilpres, demokrasi, dan Pemilu. Petisi dan seruan dari para guru besar dan akademisi 50 kampus terkemuka harusnya jadi peringatan keras," pungkas Muslim.