Audiensi masyarakat Pulau Sangiang bersama Pemerintah Kabupaten Serang, Banten, Selasa (6/2)/Ist
Masyarakat Pulau Sangiang didampingi Pena Masyarakat melakukan audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Serang, Banten, Selasa (6/2)
Audiensi tersebut dihadiri Kepala DPMPTSP Kabupaten Serang, Kepala DPMD Kabupaten Serang, Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Serang, Kepala DPUPR Kabupaten Serang, Kepala Bapenda Kabupaten Serang, Kepala BPN Kabupaten Serang, dan Camat Anyer. Bertindak sebagai moderator adalah Staf Ahli Bupati Serang.
Sebelumnya pada (30/1) lalu, masyarakat Pulau Sangiang mendatangi Kantor Bupati Serang. Namun pihak Bupati Serang sedang tidak berada di kantor sehingga Pemerintah Kabupaten Serang mengagendakan kembali audiensi pada hari ini.
“Dalam audiensi itu, semua pihak yang datang bersepakat untuk mengawal permasalahan yang ada di Pulau Sangiang dan memberikan rekomendasi agar PT. Pondok Kalimaya Putih (PKP) untuk tidak dilanjutkan izin perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB)-nya,” kata Koordinator Pena Masyarakat, Mad Haer Effendy dalam keterangannya.
Lanjut Aeng akrab disapa, pihak-pihak Pemerintah Kabupaten Serang juga menyatakan jika selama PT. PKP menduduki Pulau Sangiang tidak pernah mau berkomunikasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Serang.
Hal ini juga disampaikan Dinas Penanaman Modal Daerah Kabupaten Serang jika selama PT. PKP melakukan investasi di Pulau Sangiang masih menunggak pajak daerah.
“Pemerintah Kabupaten Serang menyampaikan jika izin HGB PT. Pondok Kalimaya Putih (PKP) akan habis pada bulan Maret 2024 sehingga itu akan dijadikan momentum Pemerintah Kabupaten Serang untuk memberikan rekomendasi untuk tidak memperpanjang HGB,” jelasnya.
Dalam forum audiensi tersebut, warga Pulau Sangiang memberikan tuntutan pada Pemerintah Kabupaten Serang. Diantaranya cabut HGB PT PKP dan harus meninggalkan Pulau Sangiang.
Kemudian Pemerintah Daerah wajib mengakui lahan-lahan warga yang saat ini masih bertahan dengan diberikannya legalitas sertifikat hak milik.
“Masyarakat Pulau Sangiang berhak mendapatkan perlakuan dan hak yang sama sesuai amanat UUD 1945,” tegas Aeng.
Maka setelah proses audiensi yang telah dilakukan sudah tidak ada alasan lain lagi untuk Pemerintah melanjutkan HGB PT. PKP.
“Perusahaan tersebut telah merampas hak warga dan merusak alam yang ada di Pulau Sangiang. Pemerintah dalam hal ini harus tegas dan melindungi warga Pulau Sangiang,” pungkas Aeng.
