Berita

Koordinator Nusa Ina Connection sekaligus Founder Walang Bacarita, Abdullah Kelrey/Ist

Politik

Ingin Gulingkan Presiden, Cipayung Plus Layak Dibubarkan

KAMIS, 01 FEBRUARI 2024 | 03:48 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Isu pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat dan elite politik di negeri ini.

Apalagi, isu itu mulai timbul ke permukaan menjelang momentum pencoblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari nanti.

Gerakan yang sama juga rencananya dilakukan organisasi Cipayung Plus dan sejumlah BEM Universitas dengan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di sejumlah lembaga negara termasuk DPR-MPR pada hari ini, Kamis (1/2).


Kendati selebaran yang mengatasnamakan kelompok Cipayung Plus itu dibantah oleh beberapa organisasi yang terhimpun di dalamnya, namun flayer penggulingan presiden telah tersebar di berbagai kampus.

Merespons hal itu, Koordinator Nusa Ina Connection sekaligus Founder Walang Bacarita, Abdullah Kelrey menyebut, bahwa aktivis Cipayung Plus dan BEM Universitas tak kreatif dalam membuat isu sendiri.

"Mereka (aktivis Cipayung Plus dan BEM Universitas) tidak sadar bahwa mereka terbawa arus isu yang secara sengaja diciptakan oleh kelompok barisan sakit hati Presiden Jokowi dan pemerintahan hari ini," kata Kelrey kepada media, Rabu malam (31/1).

"Mereka nggak kreatif dalam membangun narasi kebangsaan untuk kemajuan bangsa ini. Itu kan isu pemakzulan, bukan isunya aktivis, itu isu kelompok lain. Lalu aktivis numpang isu orang, berarti teman-teman ini nggak punya isu alias nggak kreatif," tambahnya.

Jika terus demikian, Kelrey menyarankan negara agar membubarkan saja Cipayung Plus, karena hanya menjadi beban bagi pemerintahan.
 
"Mereka nggak cerdas, cuman numpang isu aja untuk cari perhatian. Aktivis ini kan nggak laku lagi hari ini. Jadi menurut saya ya dibubarkan saja itu Cipayung Plus kan gitu," tegas dia.

Selain itu, Kelrey juga membantah bahwa isu pemakzulan presiden sengaja diciptakan paslon capres-cawapres tertentu. Sebab, dalam flayer yang beredar juga bertuliskan tagar Salam Perubahan.

Dia meyakini bahwa isu tersebut sengaja dibuat untuk sensasional dan cari panggung semata oleh kelompok elite politik tertentu alias barisan sakit hati di Pemerintahan Jokowi.

"Nggak ada hubungan dengan 3 paslon capres-cawapres. Itu hanya kelompok tertentu yang mau memanfaatkan isu untuk sensasional dan mencari panggung aja," tegasnya lagi.

"Jadi mereka yang menciptakan isu pemakzulan Jokowi ini sengaja biar disayang gitu loh. Karena kurang mendapat perhatian dari negara dan pemerintahan ini. Jadi nggak serius itu barang," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya