Berita

Koordinator Nusa Ina Connection sekaligus Founder Walang Bacarita, Abdullah Kelrey/Ist

Politik

Ingin Gulingkan Presiden, Cipayung Plus Layak Dibubarkan

KAMIS, 01 FEBRUARI 2024 | 03:48 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Isu pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat dan elite politik di negeri ini.

Apalagi, isu itu mulai timbul ke permukaan menjelang momentum pencoblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari nanti.

Gerakan yang sama juga rencananya dilakukan organisasi Cipayung Plus dan sejumlah BEM Universitas dengan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di sejumlah lembaga negara termasuk DPR-MPR pada hari ini, Kamis (1/2).


Kendati selebaran yang mengatasnamakan kelompok Cipayung Plus itu dibantah oleh beberapa organisasi yang terhimpun di dalamnya, namun flayer penggulingan presiden telah tersebar di berbagai kampus.

Merespons hal itu, Koordinator Nusa Ina Connection sekaligus Founder Walang Bacarita, Abdullah Kelrey menyebut, bahwa aktivis Cipayung Plus dan BEM Universitas tak kreatif dalam membuat isu sendiri.

"Mereka (aktivis Cipayung Plus dan BEM Universitas) tidak sadar bahwa mereka terbawa arus isu yang secara sengaja diciptakan oleh kelompok barisan sakit hati Presiden Jokowi dan pemerintahan hari ini," kata Kelrey kepada media, Rabu malam (31/1).

"Mereka nggak kreatif dalam membangun narasi kebangsaan untuk kemajuan bangsa ini. Itu kan isu pemakzulan, bukan isunya aktivis, itu isu kelompok lain. Lalu aktivis numpang isu orang, berarti teman-teman ini nggak punya isu alias nggak kreatif," tambahnya.

Jika terus demikian, Kelrey menyarankan negara agar membubarkan saja Cipayung Plus, karena hanya menjadi beban bagi pemerintahan.
 
"Mereka nggak cerdas, cuman numpang isu aja untuk cari perhatian. Aktivis ini kan nggak laku lagi hari ini. Jadi menurut saya ya dibubarkan saja itu Cipayung Plus kan gitu," tegas dia.

Selain itu, Kelrey juga membantah bahwa isu pemakzulan presiden sengaja diciptakan paslon capres-cawapres tertentu. Sebab, dalam flayer yang beredar juga bertuliskan tagar Salam Perubahan.

Dia meyakini bahwa isu tersebut sengaja dibuat untuk sensasional dan cari panggung semata oleh kelompok elite politik tertentu alias barisan sakit hati di Pemerintahan Jokowi.

"Nggak ada hubungan dengan 3 paslon capres-cawapres. Itu hanya kelompok tertentu yang mau memanfaatkan isu untuk sensasional dan mencari panggung aja," tegasnya lagi.

"Jadi mereka yang menciptakan isu pemakzulan Jokowi ini sengaja biar disayang gitu loh. Karena kurang mendapat perhatian dari negara dan pemerintahan ini. Jadi nggak serius itu barang," pungkasnya.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

UPDATE

Kejagung Pede Hadapi Febrie di Sidang Praperadilan

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:27

Gebrakan PAM Jaya Tekan Kebocoran Air Diapresiasi

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:19

FEB UNJ Dukung Pariwisata Berkelanjutan di Bali Lewat Pengabdian Masyarakat

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:01

Danantara Investasi Rp44 Triliun di JBS Group

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:01

Anggota PWI Jakbar Laporkan Oknum Polisi ke Propam Polda Metro, Ini Sebabnya

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:47

Bawaslu Campus Connect Jadi Solusi Tantangan Digital di Pemilu

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:28

Publik Curiga UGM Melindungi Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:17

Febrie Adriansyah Siap Buka-bukaan di Sidang Praperadilan

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:02

Gedung Bapenda DKI Kebakaran

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 00:32

Pemerintah Diultimatum 15 Hari Terbitkan PP Cukai MBDK

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 00:13

Selengkapnya