BPH Migas Gandeng BPKP Tingkatkan Kepatuhan Badan Usaha Bayar Iuran

Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPH Migas sepanjang 2023 mengalami peningkatan. Hal ini seiring dengan meningkatnya kepatuhan Badan Usaha membayar iuran.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengungkapkan, kepatuhan pembayaran iuran - yang antara lain didorong adanya pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kepada wajib bayar Badan Usaha- memberikan dampak positif kepada penerimaan negara.

Kepatuhan Badan Usaha untuk membayar iuran adalah sesuai dengan Pasal 12, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2019 tentang Besaran Dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

BPH Migas terus bekerja sama dengan BPKP dalam upayanya meningkatkan kepatuhan Badan Usaha untuk membayar iuran.

“Tentunya BPH mengadakan sosialisasi terlebih dahulu kepada Badan Usaha atas keterlibatan BPKP dalam hal pemeriksaan kebenaran laporan yang diberikan oleh Badan Usaha. Alhamdulillah, keterlibatan BPKP memberikan dampak positif,” terang Erika saat membuka Rapat Koordinasi Progress Pemeriksaan Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Iuran Badan Usaha oleh BPKP, di Badung, Bali, baru-baru ini, seperti dikutip dari laman BPH Migas, Selasa (30/1).

BPH Migas tengah melakukan penguatan data bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

“Kita sedang koordinasi dengan DJP untuk membuat Perjanjian Kerja Sama pertukaran data, dengan harapan data pelaporan oleh Badan Usaha dapat lebih lanjut dianalisa kebenarannya, serta meningkatkan kepatuhan dari wajib bayar,” terang Erika

Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim menyampaikan hal senada, bahwa sinergi BPH Migas dengan BPKP serta adanya rencana Perjanjian Kerja Sama antara BPH Migas dan DJP akan memberikan hasil yang signifikan bagi penerimaan negara, terutama PNBP.

BPKP juga memberikan rekomendasi kepada BPH Migas dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, jika ada Badan Usaha yang belum patuh dengan aturan yang berlaku, sehingga dapat diberikan sanksi kepada Badan Usaha dan terus di kontrol kepatuhannya.