Berita

Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit/Net

Dunia

Liga Arab Kecam Keputusan Barat Hentikan Pendanaan UNRWA

SENIN, 29 JANUARI 2024 | 13:42 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Keputusan negara-negara Barat untuk menghentikan pendanaan mereka pada Badan Pengungsi PBB di Palestina (UNRWA), dikecam keras oleh Liga Arab.

Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit pada Minggu (28/1), menyebut langkah itu sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab dan berisiko membahayakan warga Palestina yang sudah rentan.

"Sangat disesalkan tindakan donatur utama Barat menangguhkan pendanaanya di tengah kondisi warga Palestina yang memburuk akibat perang," kata Aboul Gheit dalam sebuah pernyataan, seperti dimuat Xinhua.


Aboul Gheit menilai penangguhan Barat sebagai upaya mereka mengurangi bantuan kemanusiaan di Palestina.

"Tujuan kampanye Barat melawan UNRWA adalah untuk mendorong komunitas internasional agar mengabaikan tanggung jawabnya dalam memberikan bantuan kepada pengungsi Palestina," tegasnya.

Enam negara Eropa, termasuk Inggris, Jerman, Italia, Belanda, Swiss dan Finlandia, pada Sabtu (27/1) bergabung dengan Amerika Serikat, Australia dan Kanada untuk menghentikan pendanaan mereka di UNRWA.

Keputusan itu diambil setelah Israel menuduh beberapa pegawai badan PBB terlibat dalam serangan Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober 2023.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry menelepon Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini untuk memberikan dukungan.

"Penangguhan pendanaan UNRWA akan membahayakan warga Gaza yang telah menderita akibat blokade yang diterapkan Israel," tegasnya.

Kantor kepresidenan Palestina mendesak negara-negara yang mengumumkan penghentian pendanaan UNRWA agar mempertimbangkan kembali keputusan mereka.

"Penangguhan dukungan untuk UNRWA akan menghukum jutaan rakyat kita secara tidak adil, terutama karena mereka adalah orang-orang Palestina," bunyi pernyataan tersebut.

Saat ini, sekitar 5,9 juta pengungsi Palestina sangat bergantung pada layanan UNRWA yang beroperasi di wilayah Yordania, Gaza, Lebanon, Suriah dan Tepi Barat.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya