Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo/RMOL
General Manager (GM) Media Radio Prambors atau PT Bayureksha, Dhirgaraya S Santo, kembali dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, Dhirgaraya dipanggil tim penyidik sebagai saksi untuk tersangka Syahrul Yasin Limpo.
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," terang Ali kepada wartawan, Senin siang (29/1).
Selain itu, kata Ali, tim penyidik juga memanggil seorang saksi lainnya, yakni Nur Syafii selaku swasta.
Dhirgaraya sebelumnya juga telah diperiksa tim penyidik pada Jumat (5/1). Saat itu, Dhirgaraya didalami pengetahuannya terkait dugaan kepemilikan berbagai aset bernilai ekonomis dari tersangka Syahrul Yasin Limpo.
Dia juga dikonfirmasi terkait adanya proyek pengadaan di Kementerian Pertanian (Kementan) yang diduga melibatkan keluarga tersangka Syahrul Yasin Limpo sebagai pihak yang turut serta menentukan secara sepihak kontraktor yang akan dimenangkan.
Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, keluarga SYL yang diduga terlibat dalam proyek pengadaan di Kementan itu adalah Kemal Redindo Syahrul Putra selaku Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan. Dugaan keterlibatan anak SYL sebelumnya juga diungkapkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK saat membacakan putusan pelanggaran kode etik mantan Ketua KPK, Firli Bahuri.
Pada 11 dan 13 Oktober 2023, KPK telah menahan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Yakni Kasdi Subagyono (KS) selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan, SYL selaku Mentan periode 2019-2023, serta Muhammad Hatta (MH) selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementan.
Khusus untuk SYL, KPK juga menjeratnya dengan sangkaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Dari sidang praperadilan yang diajukan SYL, KPK membeberkan sumber penerimaan uang gratifikasi sekitar Rp13,9 miliar dari para ASN di Kementan dengan ancaman akan dimutasi dari jabatannya kalau tidak memberikan setoran uang sekitar 4 ribu dolar AS hingga 10 ribu dolar AS setiap bulan.
Uang itu berasal dari Biro Umum Sekjen sebesar Rp6,8 miliar, Badan Karantina Pertanian sebesar Rp5,7 miliar, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp1,4 miliar.
Uang Rp13,9 miliar itu digunakan untuk keperluan SYL dan keluarganya. Mulai dari membayar keperluan umroh menteri dan keluarga serta pejabat Kementan lain sebesar Rp1,4 miliar, menghibahkan untuk sumbangan atau bantuan kepentingan partai sebesar Rp1,27 miliar.
Kemudian digunakan untuk pribadi SYL dan keluarga seperti membayar cicilan mobil sebesar Rp43 juta per bulan, membayar kartu kredit atas nama menteri sekitar Rp319,4 juta, pembelian jam tangan senilai Rp107,5 juta, membayar biaya perbaikan rumah, pajak rumah, tiket pesawat keluarga, pengobatan dan perawatan wajah keluarga dan penggunaan kebutuhan pribadi lainnya sekitar Rp10 miliar.
Dalam pengembangan perkara, KPK juga sudah mengamankan uang tunai sebesar Rp30 miliar, lalu Rp400 juta dari rumah Hatta, serta kartu member judi casino Malaysia atas nama SYL, cek senilai Rp2 triliun, dan 12 pucuk senjata api dari rumah dinas Mentan.
