Berita

Presiden Joko Widodo/Ist

Politik

Jokowi Lagi Promosikan Gibran, Rakyat Jangan Tergiur Bansos Presiden

MINGGU, 28 JANUARI 2024 | 20:38 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Menjelang momen pencoblosan Pilpres 2024, rakyat diharapkan tidak tergiur dengan bansos yang diberikan Presiden Joko Widodo.

Demikian pesan yang disampaikan Peneliti LIPI, Prof. Ikrar Nusa Bhakti dalam diskusi publik lintas akademis yang diselenggarakan  Organisasi Penstudi Konstitusi dan Demokrasi (Oposisi) secara hybrid pada Minggu (28/1).

"Karena kita tahu Presiden sedang mengkampanyekan anaknya yaitu Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden," kata Ikrar.


Ikrar mengatakan bahwa klausul Presiden boleh berkampanye itu latar belakangnya sebenarnya diperuntukkan untuk Presiden dan Wakil Presiden yang hendak mencalonkan kembali.

"Tapi kali ini kan berbeda, anaknya yang mencalonkan. Tentu perbuatan Presiden tersebut patut diduga kuat mengandung nepotisme dan merupakan perbuatan tercela," kata Ikrar.

"Jika saya boleh menilai, Presiden Jokowi hari ini sudah kehilangan rasa malu sekalipun ada conflict of interest pada proses Pemilu 2024," sambungnya.

Sementara Direktur Oposisi, Sunandiantoro menyampaikan bahwa  keterlibatan Presiden Jokowi baik dalam hal kampanye dan bagi-bagi bansos merupakan dugaan perbuatan yang mengarah kuat pada perilaku KKN.

Sebab hal itu dilakukan Jokowi untuk mempromosikan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka yang maju Pilpres 2024.

"Masyarakat Indonesia merasakan keresahan yang sama yaitu merasa Presiden Jokowi sudah bengkok dari konstitusi, dan harus ada gerakan bersama untuk meluruskan dan membuat tegak lurus kembali Presiden Jokowi kepada konstitusi dan amanat penderitaan rakyat Indonesia," kata Sunandiantoro.

Diskusi yang dipandu moderator Demas Brian Wicaksono dan Anang Suindro turut menghadirkan narasumber Maruara Siahaan (mantan Hakim Mahkamah Konstitusi), Charles Simabura (Direktur Pusako FH Andalas), Andang Subahariyanto (Sekjen Pertinasia/ Rektor Untag Banyuwangi), dan Saifuddin Zuhri (Pakar Sosiologi UGM).

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya