Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Pejabat Ukraina Korupsi Anggaran Senjata Rp631 Miliar

MINGGU, 28 JANUARI 2024 | 20:37 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Aksi penggelapan anggaran oleh pejabat Kementerian Pertahanan Ukraina berhasil diungkap Dinas Keamanan (SBU) setempat.

Menurut laporan SBU, Minggu (28/1), pejabat Kemenhan bekerjasama dengan karyawan perusahaan senjata Lviv Arsenal menggelapkan uang untuk membeli senjata sebesar 40 juta Dolar AS atau Rp631 miliar.

"Uang itu dialokasikan untuk membeli 100.000 mortir," demikian laporan SBU, seperti dimuat LBC News.


Setelah menerima pembayaran, karyawan perusahaan seharusnya mentransfer dana itu ke bisnis yang terdaftar di luar negeri, yang kemudian mengirimkan amunisi ke Ukraina.

Namun barang itu tidak pernah terkirim, uangnya malah dikirim ke berbagai rekening di Ukraina dan Balkan.

Lima orang yang terlibat berhasil didakwa, sementara satu lainnya dipenjara, karena berusaha melarikan diri keluar perbatasan Ukraina.

Jika terbukti bersalah, para pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara.

Jaksa Agung Ukraina mengatakan, dana itu telah disita dan akan dikembalikan ke anggaran pertahanan negara.

Investigasi dilakukan ketika Kyiv bergerak memberantas korupsi dalam negeri, guna mempercepat akses keanggotaannya di Uni Eropa dan NATO.

Ukraina diminta mereformasi sistem anti korupsi, sebelum bergabung ke dua organisasi itu.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya