Berita

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja/RMOL

Politik

Bawaslu Kekurangan Ratusan Pengawas Pemilu di Kuala Lumpur

MINGGU, 28 JANUARI 2024 | 01:25 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kerja Badan Pengawas Pemilu terkait pengawas tempat pemilihan suara (PTPS) akan sangat berat. Terutama TPS di luar negeri yang saat ini kekurangan petugas pengawas. Seperti yang terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan, dari total kebutuhan Panwaslu di Kuala Lumpur sebanyak 233 orang saat ini baru terisi kurang dari separuh.

"Sampai saat ini yang terpenuhi dan terlantik yaitu sejumlah 97 orang, sehingga masih perlu pemenuhan kebutuhan 126 PTPS LN," ujar Bagja kepada wartawan, Sabtu (27/1).


Dia menjelaskan, untuk pemilihan di Kuala Lumpur hanya menggunakan dua metode, yakni melalui TPS LN atau kotak suara keliling (KSK).

Khusus pengawas KSK, Bagja memastikan jumlahnya hampir terpenuhi 100 persen, berbeda dengan PTPS LN.

"Pengawas KSK dibutuhkan sejumlah 139 orang dan telah terpenuhi dan dilantik sejumlah 136 orang, sehingga masih kekurangan Pengawas KSK sejumlah 3 orang," tuturnya.

Untuk memenuhi kebutuhan pengawas yang cukup banyak di Kuala Lumpur, Anggota Bawaslu RI dua periode itu memastikan pihaknya akan melakukan rekrutmen.

"Masih dilakukan dan diupayakan pemenuhan kebutuhan dengan perpanjangan rekrutmen sampai batas waktu tujuh hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara di Kuala Lumpur," demikian Bagja.

Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Kuala Lumpur, akan mencoblos 3 hari lebih awal dari jadwal yang ada di Indonesia, yakni pada 11 Februari 2024. 

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya