Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo/RMOL
Rencana pengunduran diri Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD dari jabatannya sebagai Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju, merupakan konsekuensi yang harus diambil untuk menghindari conflict of interest sekaligus menjadi pendidikan moral bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, dalam wawancara ekslusif dengan Pemimpin Redaksi tvOne, Karni Ilyas, yang disiarkan pada Kamis malam (25/1).
Ganjar menjelaskan, kesadaran tentang potensi conflict of interest sudah didiskusikan lama oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 3 saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan menteri dan pejabat publik tak perlu mundur meskipun terlibat kontestasi Pemilu 2024.
"Ketika pejabat publik disebut tak perlu mundur, maka saya diskusi panjang dengan Pak Mahfud, sudah lama sebenarnya. Pak, ini ketentuan yang ada ternyata pejabat publik tidak harus mundur, nah kalau tidak harus mundur ini ada risiko, risikonya apa? conflict of interest, dan mereka akan bisa menyalahgunakan kewenangan ini, menggunakan fasilitas negara," kata Ganjar.
Menurut capres berambut putih ini, sulit untuk mengatakan
conflict of interest tak akan terjadi asalkan pejabat publik, termasuk para menteri, mengajukan cuti saat melakukan kampanye.
Ganjar mengungkapkan, ketika seseorang berada pada posisi sedang dalam jabatan publik, maka orang akan tergoda untuk memanfaatkan fasilitas yang ada, apapun itu.
"Dan kita lihat kenyataannya, di
tvOne juga ada beritanya, menteri promosi “ini bantuan sosial, ditujukan tidak dari siapa-siapa, dari kami”, padahal itu punya negara. Videonya ada. Diomongkan, silahkan bicara terima kasih. Itu kan, kalimat-kalimat yang mengarahkan," ungkapnya.
Hal itu, lanjutnya, juga dapat dikategorikan sebagai pembohongan publik. Pasalnya, masyarakat tidak diberi tahu secara transparan tentang kegiatan atau program yang menggunakan uang negara, namun menjadi agenda kampanye terselubung oleh pejabat publik.
Salah satunya adalah pembagian sembako beras yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, yang diklaim sebagai kebijakan Jokowi dan jika paslon nomor urut 2 menang maka program tersebut akan diteruskan.
"Membohongi itu artinya tidak transparan dalam arti menyebut sumbernya dari mana? Mereka menggunakan fasilitas itu. Kalau sekadar menyalurkan, kan sebenarnya itu bisa disampaikan oleh tim yang ada di bawah, lurah, camat, tapi kan tidak. Semua turun berbondong-bondong, rame-rame membagi," tutur Ganjar.
Dia mengungkapkan, saat mendiskusikan potensi conflict of interest jika pejabat publik tidak mundur dari jabatannya meski terlibat kontestasi pemilu, Ganjar dan Mahfud tiba pada kesimpulan bahwa siapa yang dapat menjaga moralitas pejabat terkait hal itu.
Itu sebabnya, ketika ditanya pendapat oleh wartawan, Ganjar secara tegas menyebut seharusnya pejabat publik mundur agar tidak bias dalam menggunakan fasilitas negara selama masa kampanye.
Dia juga menyebut hal itu berlaku bagi Mahfud MD, yang kemudian direspons dengan pernyataan resmi cawapres nomor urut 3 itu mengenai pengunduran diri dari jabatan Menko Polhukam.
"Siapa yang bisa menjaga moralitas pejabat pada kondisi ini? Ya, pejabat itu sendiri. Maka sebaiknya mundur. Ini juga berlaku kepada Pak Mahfud makanya saya dorong, nah Pak Mahfud meresponnya kemarin sore Rabu (24/1),” demikian Ganjar.
