Berita

Presiden Joko Widodo/Ist

Politik

Saat Puisi Gus Mus Dianggap Nyata, Ada Republik Rasa Kerajaan

JUMAT, 26 JANUARI 2024 | 00:02 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dinamika jelang pencoblosan Pilpres 2024 makin memunculkan banyak kritik kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Termasuk penolakan terhadap dinasti atau kerajaan politik.

Peneliti Jarum Demokrasi, Rajab Ahirullah berpandangan, Presiden Jokowi makin mendekati hari pencoblosan Pilpres 2024 menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Rajab menyayangkan pernyataan terbaru Jokowi, yang menyebut seorang presiden tidak dilarang berkampanye dan bahkan berpihak kepada calon tertentu yang ikut kontestasi.


"Sosok pemimpin yang muncul saat ini seringkali mengecewakan masyarakat. Pemimpin hanya mementingkan kelompok dan golongannya semata, bahkan sampai membangun dinasti kekuasaan," ujar Rajab kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (25/1).

Dari beberapa fenomena politik yang nampak di publik, mulai dari uji materiil batas usia capres-cawapres yang diatur UU Pemilu diubah Mahkamah Konstitusi (MK), hingga soal netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang dilanggar, Rajab menganggap Jokowi tengah mempraktikkan dinasti politik secara terang-terangan.

Rajab pun teringat pernyataan salah satu ulama besar Tanah Air, KH Mustofa Bisri atau kerap disapa Gus Mus, yang memberikan gambaran tentang politik dalam sebuah puisinya yang berjudul "Zaman Kemajuan".

Rajab merasa, salah satu bait dalam puisi Gus Mus tersebut benar-benar terjadi di masa sekarang ini, tepatnya jelang pencoblosan Pilpres 2024 yang tinggal 19 hari lagi.

"Gus Mus mengatakan, 'ada republik rasa kerajaan'. Inilah yang sangat kita khawatirkan, saat banyak sekali kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat, dan etika para pemimpin kita sudah tidak selaras dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat," tuturnya.

"Dan permasalahan ini memuncak saat konstitusi diacak-acak melalui hakim konstitusi yang melanggar etika. Ada hakim yang meloloskan kepentingan keluarga dan kelompoknya. Sampai saat ini, apakah kita masih yakin ada negarawan di negara kita ini?" demikian Rajab.



Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya