Berita

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin/Net

Politik

Jokowi Bilang Presiden Boleh Berpihak, Din Syamsuddin: Hilang Akal Budi

KAMIS, 25 JANUARI 2024 | 10:08 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa Presiden hingga Menteri boleh memihak di Pemilu dinilai abai etika.

Dikatakan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Presiden Jokowi sudah hilang akal budi. Katanya, tidak ada etika yang membolehkan pemegang kekuasaan berkampanye untuk kontestan tertentu.

"(Jokowi) hilang akal budi. Etika mana yang membolehkan seorang presiden yang sedang berkuasa berkampanye dan memihak salah satu partai atau paslon tertentu?” tegas Din Syamsuddin dalam keterangan yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (25/1).


Din juga mempertanyakan aspek hukum dan etika mana yang membolehkan seorang kepala negara menggunakan kekuasaannya memihak salah satu kontestan yang berlaga di pemilu.

"Hukum mana yang membolehkan dia berbuat demikian? Tidak ada. Kecuali etika dan hukum yang diobrak-abrik oleh kediktatoran dan keserakahan untuk berkuasa dan melanggengkan kekuasaan lewat anak-cucu," kata mantan Ketua MUI ini.

Menurutnya, pertanyaan Presiden Jokowi tersebut seolah sedang terbuai dengan kenikmatan berkuasa memimpin negara yang diberikan Allah SWT.

"Inilah bentuk istidraj Allah SWT membiarkan seseorang menikmati sesuatu yang semu hingga hilang akal budi dan akan berakhir pada tragedi," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya