Berita

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin/Net

Politik

Jokowi Bilang Presiden Boleh Berpihak, Din Syamsuddin: Hilang Akal Budi

KAMIS, 25 JANUARI 2024 | 10:08 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa Presiden hingga Menteri boleh memihak di Pemilu dinilai abai etika.

Dikatakan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Presiden Jokowi sudah hilang akal budi. Katanya, tidak ada etika yang membolehkan pemegang kekuasaan berkampanye untuk kontestan tertentu.

"(Jokowi) hilang akal budi. Etika mana yang membolehkan seorang presiden yang sedang berkuasa berkampanye dan memihak salah satu partai atau paslon tertentu?” tegas Din Syamsuddin dalam keterangan yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (25/1).


Din juga mempertanyakan aspek hukum dan etika mana yang membolehkan seorang kepala negara menggunakan kekuasaannya memihak salah satu kontestan yang berlaga di pemilu.

"Hukum mana yang membolehkan dia berbuat demikian? Tidak ada. Kecuali etika dan hukum yang diobrak-abrik oleh kediktatoran dan keserakahan untuk berkuasa dan melanggengkan kekuasaan lewat anak-cucu," kata mantan Ketua MUI ini.

Menurutnya, pertanyaan Presiden Jokowi tersebut seolah sedang terbuai dengan kenikmatan berkuasa memimpin negara yang diberikan Allah SWT.

"Inilah bentuk istidraj Allah SWT membiarkan seseorang menikmati sesuatu yang semu hingga hilang akal budi dan akan berakhir pada tragedi," pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya