Berita

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD/Net

Politik

Pernyataan Mahfud MD Sudah Goodbye, Tinggal Nunggu Jokowi

RABU, 24 JANUARI 2024 | 14:05 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dikatakan sebagai pamit secara tidak langsung dari pemerintahan.

Maka tinggal menunggu keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengeluarkan Mahfud atau tidak.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid tentang rencana Mahfud MD mundur dari kabinet Indonesia Maju.


"Pandangan saya, kalau cerdas, itu Prof Mahfud sudah berpamitan. Tapi kan kembali, itu kan hak prerogatif presiden," kata Jazilul kepada wartawan, Rabu (24/1).

"Jadi sebenarnya, apa yang disampaikan Prof Mahfud kalau saya pribadi itu sudah goodbye," imbuhnya.

Pria yang akrab disapa Gus Jazil ini menuturkan Mahfud dalam situasi dilematis saat ini, di sisi lain ada aturan dalam UU tentang penyelenggara negara yang mengharamkan KKN.

Namun, di sisi lain TAP MPR RI meminta agar penyelenggara negara memiliki etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terkait situasi Mahfud, kata Gus Jazil, Presiden Jokowi harus tegas terhadap anak buahnya. Hak itu lantaran Mahfud MD tidak mungkin akan mengundurkan diri.

"Tinggal mengembalikan kepada presiden  hak prerogatif presiden. Kan gak mungkin Prof Mahfud mengundurkan diri. Karena Pak Mahfud itu gentlemen. Diberi kekuasaan diberikan amanat dia akan jalankan," ujar Wakil Ketua Umum PKB tersebut.

"Tapi kan situasinya dilematis sekarang. Sementara beliau menjadi cawapres, di sisi lain beliau menteri. Maka ungkapan di debat terakhir itu sebenarnya ungkapan perpisahan," tutupnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya