Mahfud Bakal Tersandera Protokoler Jika Masih di Kabinet

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bakal tersandera jika masih berada di pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Khoirul Umam berpendapat Mahfud MD bisa memainkan narasi oposisi dengan leluasa jika berada di luar pemerintahan.

Namun sebaliknya, apabila Mahfud masih berada di dalam kabinet, akan banyak ranjau protokoler yang bakal menekannya di pemerintahan.

"Jika Mahfud mundur, dia akan memiliki keleluasaan ruang dan narasi untuk mengonsolidasikan basis kekuatan dan dukungan baru di tiga minggu tersisa jelang Pilpres 14 Februari mendatang,” ujar Khoirul Umam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (24/1).

“Jika Mahfud masih berada di posisi pemerintahan saat ini, dia akan terkungkung oleh tanggung jawab jabatan dan terbatasi oleh protokoler," tambahnya.

Sementara itu, lanjut Khoirul Umam,  jika benar-benar ingin tampil kompetitif untuk menahan rival terberatnya di kubu 02 yang menargetkan kemenangan satu putaran, maka kubu 03 membutuhkan akselerasi atau percepatan konsolidasi elektoral dari segmen undecided dan swing voters pada 3 minggu jelang Pemilu ini.

Dengan kata lain, kubu 01 dan kubu 03 kompak menyerang kubu 02 agar bisa memenangkan perlawanan.

"Salah satu caranya, Mahfud memang sebaiknya membebaskan diri dari tanggung jawab lain dan harus benar-benar fokus dan fokus pada Pilpres, supaya tidak menyesal nantinya," tutupnya.