Berita

Menlu RI Retno Marsudi dalam press briefing Debat Terbuka DK PBB di New York Amerika Serikat pada Selasa, 23 Januari 2024/Repro

Dunia

Israel Punya Tujuan Menghilangkan Palestina, Menlu RI: Apakah PBB Tetap Diam?

RABU, 24 JANUARI 2024 | 13:19 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Penolakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap pembentukan negara Palestina, secara tidak langsung mengungkap niat sebenarnya dari agresi militer di Jalur Gaza.  

Begitu yang disampaikan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, selama Debat Terbuka di hadapan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), di New York pada Selasa (23/1).

Menlu mengatakan bahwa penolakan Netanyahu tersebut sangat berbahaya bagi kemerdekaan Palestina dan bagaimanapun tidak dapat diterima.


"(Pernyataan Netanyahu) mengkonfirmasikan tujuan Israel sesungguhnya, yaitu menghilangkan Palestina dari peta dunia," tegas Retno.

Melihat jumlah korban tewas melebihi 25 ribu jiwa dan Israel yang bersikeras melanjutkan perang di Jalur Gaza, Menlu RI mempertanyakan kebijakan yang akan diambil DK PBB.

"Apakah DK PBB akan terus tinggal diam menghadapi maksud Israel tersebut?," ujar Menlu.

Lebih lanjut Retno menyoroti ancaman perang terbuka di Timur Tengah yang berkaitan dengan krisis di Gaza.

Oleh sebab itu dia mendesak agar PBB segera bergerak dan memastikan bahwa semua pihak menghormati Hukum Humaniter Internasional tanpa kecuali.

"Saya mendesak anggota DK untuk segera menghentikan ketakutan yang setiap hari dihadapi oleh warga Palestina di Gaza dan juga di Tepi Barat," tuturnya.

Pada 18 Januari lalu, Netanyahu menyuarakan penolakannya terhadap wacana pembentukan negara Palestina pasca perang yang diusulkan AS.

Dia menilai pemerintahan Palestina di Jalur Gaza hanya akan menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional Israel.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya