Berita

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid/RMOL

Politik

Pimpinan MPR Ingatkan Jokowi soal Semangat Reformasi

RABU, 24 JANUARI 2024 | 13:12 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap memihak pada salah satu kubu dalam Pemilu 2024 ini telah mencederai Reformasi.

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengingatkan pemerintah bahwa Reformasi diperjuangkan untuk anti terhadap praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

"Kita harus ingat sejarah juga bahwa reformasi semangatnya anti KKN yang melahirkan Tap MPR soal etika kehidupan bernegara. Tap mpr terkait dengan penyelenggara negara yang bebas KKN," tegas Jazilul kepada wartawan, Rabu (24/1).


Pihaknya mengingatkan pemerintah dan masyarakat bahwa praktik KKN yang menyebabkan negara porak poranda.

"Saya perlu ingatkan kembali kepada seluruh rakyat Indonesia, KKN-lah yang menyebabkan kesenjangan sosial, ketidakadilan, pemerintahan yang tidak bersih dan berwibawa," tegasnya.

Jazilul mengatakan rakyat Indonesia saat ini sudah cerdas dan mampu mencerna pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut.

"Rakyat hari ini saya yakin cerdas untuk memaknai apa yang menjadi statemen dari elite kita. Termasuk presiden, dan presiden kapanpun melekat jabatan itu meskipun di dalam UU boleh berkampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti itu kan normatif. Karena hak itu melekat setiap saat," jelasnya.

"Jadi, rakyat memandang bahwa keberpihakan presiden itu pasti tujuannya untuk melanggengkan kekuasaan," sambungnya.

Wakil Ketua Umum PKB ini meminta kepada seluruh masyarakat agar menjaga demokrasi dengan baik.

"Kami minta semuanya mukul kentongan bangun kesadaran menyelamatkan demokrasi dan menyelamatkan pemilu dari kecurangan," tutupnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengungkapkan hal itu di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1).

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak," kata Jokowi.

Namun, kata Jokowi, yang paling penting adalah tidak menyalahgunakan fasilitas negara dalam berkampanye.

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujarnya.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Ini Alasan Nusron Wahid Tak Nongol di DPR Usai Anak Buah Dicokok KPK

Rabu, 16 September 2026 | 16:28

Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Kecelakaan KM Virgo Transport 8

Rabu, 16 September 2026 | 16:17

Panja RUU Pemilu Dipastikan Dibentuk Tahun Ini

Rabu, 16 September 2026 | 16:15

Perlu Diusut Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi di Muara Baru

Rabu, 16 September 2026 | 16:11

PT 5 Persen Bikin Partai Nonparlemen Makin Berat ke Senayan

Rabu, 16 September 2026 | 16:10

Prabowo Resmikan LRT Kelapa Gading-Manggarai, Danantara Diminta Ikut Bantu

Rabu, 16 September 2026 | 16:09

Bapemperda DPRD DKI Dorong Penguatan Perlindungan Anak di Ruang Digital

Rabu, 16 September 2026 | 16:00

OPM Bunuh Sopir Angkutan Masyarakat, Mobil Dibakar

Rabu, 16 September 2026 | 15:47

Kolaborasi Lintas Lembaga Terus Diperkuat Meski Karhutla Menurun

Rabu, 16 September 2026 | 15:44

KPK Periksa 3 ASN BPK terkait Dugaan Suap Pengubahan Audit Pemkab Muara Enim

Rabu, 16 September 2026 | 15:32

Selengkapnya