Berita

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid/RMOL

Politik

Pimpinan MPR Ingatkan Jokowi soal Semangat Reformasi

RABU, 24 JANUARI 2024 | 13:12 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap memihak pada salah satu kubu dalam Pemilu 2024 ini telah mencederai Reformasi.

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengingatkan pemerintah bahwa Reformasi diperjuangkan untuk anti terhadap praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

"Kita harus ingat sejarah juga bahwa reformasi semangatnya anti KKN yang melahirkan Tap MPR soal etika kehidupan bernegara. Tap mpr terkait dengan penyelenggara negara yang bebas KKN," tegas Jazilul kepada wartawan, Rabu (24/1).


Pihaknya mengingatkan pemerintah dan masyarakat bahwa praktik KKN yang menyebabkan negara porak poranda.

"Saya perlu ingatkan kembali kepada seluruh rakyat Indonesia, KKN-lah yang menyebabkan kesenjangan sosial, ketidakadilan, pemerintahan yang tidak bersih dan berwibawa," tegasnya.

Jazilul mengatakan rakyat Indonesia saat ini sudah cerdas dan mampu mencerna pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut.

"Rakyat hari ini saya yakin cerdas untuk memaknai apa yang menjadi statemen dari elite kita. Termasuk presiden, dan presiden kapanpun melekat jabatan itu meskipun di dalam UU boleh berkampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti itu kan normatif. Karena hak itu melekat setiap saat," jelasnya.

"Jadi, rakyat memandang bahwa keberpihakan presiden itu pasti tujuannya untuk melanggengkan kekuasaan," sambungnya.

Wakil Ketua Umum PKB ini meminta kepada seluruh masyarakat agar menjaga demokrasi dengan baik.

"Kami minta semuanya mukul kentongan bangun kesadaran menyelamatkan demokrasi dan menyelamatkan pemilu dari kecurangan," tutupnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengungkapkan hal itu di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1).

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak," kata Jokowi.

Namun, kata Jokowi, yang paling penting adalah tidak menyalahgunakan fasilitas negara dalam berkampanye.

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujarnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya