Heru Budi: Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemda Perlu Ditingkatkan

Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk mengoptimalkan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI dengan menyelesaikan berbagai evaluasi dalam proses tata kelola keuangan dan aset. Sehingga, tidak terjadi permasalahan yang berulang pada tahun selanjutnya.

Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun Buku 2023, di Ruang Auditorium BPK RI, Jakarta Pusat, Selasa (23/1).

"Kami, Pemerintah Daerah, menyadari bahwa pencapaian selama ini masih perlu ditingkatkan, agar terus menjadi lebih baik. Oleh karena itu, kami masih butuh bimbingan, saran, masukan, maupun koreksi yang membangun dari BPK RI," kata Heru.

Sehingga, lanjut Heru, akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Selain itu, Heru juga mengapresiasi profesionalitas jajaran BPK RI dalam menjalankan peran dan tugas, melalui pemeriksaan dan rekomendasi perbaikan. Sehingga, Pemerintah Daerah merasa terbantu dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

"Kami berkomitmen untuk kooperatif dalam menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan, serta kami siap menjaga integritas selama pemeriksaan berlangsung," kata Heru.

"Semoga upaya kami dilancarkan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," pungkas Heru.