Berita

Prabowo Subianto/Net

Politik

Sorot Potensi Kemenangan Prabowo, Media AS: Bisa jadi Ancaman Demokrasi

SELASA, 23 JANUARI 2024 | 16:50 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pencalonan Prabowo Subianto pada pemilihan Presiden 2024 cukup menarik perhatian, hingga disorot media Amerika Serikat, New York Times (NYT).

Dalam artikel berjudul "'Why This Presidential Front-Runner is Stirring Fears of the 'Death of Democracy", NYT menyajikan tanggapan sejumlah kritikus yang menilai pencalonan Prabowo sebagai ancaman terhadap demokrasi.

Di pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Prabowo menghadapi dua pesaing lainnya, yakni mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.


Untuk memenangkan Pemilu 14 Februari, Prabowo harus mendapatkan minimal 51 persen suara.

Sementara jajak pendapat terbaru menunjukkan Prabowo lebih unggul dibanding para pesaingnya. Dengan perolehan hasil survei 46 persen suara, kemungkinan Prabowo harus menghadapi putaran kedua dan bersaing lebih ketat.

Potensi kemenangan Prabowo justru menimbulkan ketakutan bagi beberapa pihak. Bahkan

Pernyataan Direktur Setara Institute Hendardi yang dikutip NYT menyebut kemenangan Prabowo dalam pilpres tahun ini akan menghidupkan kembali masa lalu yang kelam.

Prabowo dinilai sebagai simbol dari 32 tahun pemerintahan Suharto. Presiden berlatar belakang militer itu digulingkan pada 1998 karena terlibat dalam penculikan dan penyiksaan terhadap aktivis pro-demokrasi.

Sementara Prabowo yang merupakan menantu Soeharto dan letnan jenderal RI ikut diberhentikan dari militer karena diduga ikut berperan dalam penculikan aktivis politik jelang reformasi.

Catatan kelam Prabowo di masa lalu dinilai Hendardi mampu membahayakan keberlangsungan demokrasi.

“Yang akan terjadi adalah matinya demokrasi,” katanya.

Tak hanya soal penculikan, Prabowo juga disebut memiliki rekam jejak pelanggaran HAM.

NYT dalam tulisannya merujuk pada pembantaian ratusan orang Timor Timur yang diduga dilakukan oleh pasukan khusus atau Kopassus yang dipimpin Prabowo.

Karena kasus tersebut, Prabowo dilarang memasuki Amerika Serikat selama bertahun-tahun.

Prabowo sudah tiga kali mencalonkan diri untuk menjadi presiden.

Pada tahun 2014, ia menampilkan dirinya sebagai orang kuat di bidang militer, meneriakkan pidato-pidato nasionalis, namun kalah dari Presiden Joko Widodo.

Lima tahun kemudian, Prabowo berusaha menggambarkan dirinya sebagai seorang Muslim yang taat dan mengandalkan omongan komunal.

"Dia kembali gagal dan mengaku sebagai korban kecurangan pemilu," tulis NYT.

Pada kampanye tahun ini, Prabowo mencoba menghilangkan reputasinya sebagai orang yang mudah marah dengan menggambarkan dirinya sebagai seorang kakek yang gemoy, atau imut, yang menari di rapat umum.

Prabowo bahkan mendapat dukungan Jokowi setelah menggandeng putranya, Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil.

Mantan tahanan politik di bawah rezim Suharto sekaligus kritikus garis keras Prabowo, yakni Budiman Sudjatmiko justru kini berbalik mendukung dengan menjadi wakil ketua dewan penasehat tim kampanye Prabowo-Gibran.

“Dia tidak lagi bertugas di militer, jadi dia harus berperan sebagai politisi sipil, mudah dijangkau, mudah diakses, dan lebih ramah,” kata Budiman.

Perubahan ini mendapat perhatian di kalangan generasi muda Indonesia, yang merupakan kelompok pemilih terbesar di negara ini.

Orang-orang yang berusia di bawah 30 tahun tidak tumbuh besar di bawah pemerintahan Soeharto, dan banyak dari mereka yang hanya mengetahui sedikit tentang kengerian rezim Suharto karena hal-hal tersebut tidak tercakup dalam buku-buku pelajaran di negara ini.

Perempuan berusia 21 tahun, Defi Afra menilai Prabowo sebagai sosok yang lucu dan baik hati setelah melihat video Prabowo di TikTok.

"Beliau adalah sosok yang lucu dan humoris. Dia juga tampak baik dan baik hati," ujarnya.

Pemulihan citra Pak Prabowo dimulai beberapa tahun lalu, ketika Jokowi mengangkatnya sebagai Menteri Pertahanan.

Penunjukan tersebut juga memungkinkan Prabowo kembali masuk ke Amerika Serikat.

Namun selama menjadi Menhan, kinerja Prabowo dikritik karena gagal melakukan membeli jet tempur bekas serta gagal menjalankan program ketahanan pangan.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya