Berita

Cawapres Nomor Urut 3, Mahfud MD/RMOL

Politik

Dibantah Siti Nurbaya soal Data Deforestasi, Ini Jawaban Mahfud MD

SELASA, 23 JANUARI 2024 | 15:36 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Cawapres Nomor Urut 3, Mahfud MD menjawab pernyataan Menteri LHK Siti Nurbaya perihal data deforestasi mencapai 12,5 juta hektare dalam 10 tahun terakhir adalah keliru.

Menurut Mahfud, data yang disampaikan dalam debat cawapres Minggu malam (21/1) berbeda cara baca dengan data yang disampaikan Menteri LHK Siti Nurbaya.

“Memang betul bukan kesalahan tapi perbedaan membaca data. Yang disampaikan Bu Siti Nurbaya itu adalah Deforestasi Netto, data yang ada di  KLH dan di BPS itu yang memang ada di situ. Sedangkan data yang saya baca dari, Global Forest Watch dunia,” kata Mahfud kepada wartawan, Selasa (23/1).


Mahfud mengurai, Global Forest Watch itu memotret hilangnya atau tutupan hutan dalam waktu tertentu. Sedangkan Deforestasi Netto itu merupakan deforestasi bruto dikurangi reforestasi.

“Sehingga sisanya catatan oleh Bu Siti Nurbaya. Padahal, yang rusak sebelum reforestasi itu tetap rusak karena terjadi deforestasi,” jelas Menko Polhukam RI ini.

Atas dasar itu, Mahfud menyebut bahwa data Menteri LHK Siti Nurbaya tersebut berbeda dengan data yang diperolehnya dalam hal deforestasi.

“Seperti data yang ada di BPS dan juga LHK saya juga baca. Dan ini sebenarnya sudah ditulis secara menghitung seperti ini oleh Prof. Hariadi Kartodirdjo pada 9 November 2021 atau 2022 teori menghitung ini,” tuturnya.

“Saya pakai Global Forest Watch ini dan tidak ada yang salah, cuma Bu Siti Nurbaya mengurangi dengan tambahan tapi di tempat lain, yang rusak lebih dulu kan tidak tertutupi juga, tidak terbaiki. Itu saja, tidak apa-apa bagus ini. Sama-sama benar,” demikian Mahfud.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya