Berita

Pengamat internasional Ahmad Kholil Hamzah, dalam sebuah video Youtube yang diunggah oleh chanel Hersubeno Point pada Senin, 22 Januari 2024/Repro

Dunia

Lobi Diplomatik Israel Bisa Gol karena Menlu Ad Interim Tidak Kompeten

SELASA, 23 JANUARI 2024 | 14:50 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Penunjukkan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Luar Negeri ad interim dinilai mampu menggoyang arah kebijakan luar negeri Indonesia.

Menurut pengamat internasional Ahmad Kholil Hamzah, Kementerian Luar Negeri RI merupakan salah satu badan yang paling strategis di pemerintahan, bahkan dianggap tangan kanan Presiden.

Oleh sebab itu, Ahmad menilai posisi pengganti Menlu harus ditempati oleh orang-orang yang paham mengenai diplomasi Indonesia di dunia internasional.


"Presiden harus memahami begitu strategisnya Kemlu itu. Sangat sensitif jika menteri ad interim-nya diganti oleh orang yang tidak tahu sama sekali mengenai misi diplomatik," ujar Ahmad dalam sebuah video Youtube yang diunggah oleh chanel Hersubeno Point pada Senin (22/1).

Lebih lanjut, Ahmad mengatakan penunjukkan ad interim terjadi di saat dunia internasional dihadapkan pada kondisi yang tidak stabil, dengan meletusnya perang di Ukraina hingga ketegangan di Jalur Gaza.

Ahmad khawatir jika Menkominfo yang tidak kompeten mampu dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berupaya mengubah haluan kebijakan luar negeri Indonesia.

Dia kemudian merujuk pada kasus Israel. Menurut Ahmad, dengan kapabilitas diplomasi Tel Aviv yang baik, Menkominfo selaku ad interim Menlu bisa saja terpengaruh.

"Israel bisa membujuk Pak Budi untuk mendukung Israel. Kemudian Indonesia diminta untuk mengecam Hamas," jelasnya.

Berdasarkan surat Menlu bernomor 017/BK/01/2024/01 tanggal 17 Januari 2024, Presiden RI Joko Widodo menunjuk Menkominfo sebagai menlu ad interim selama Menlu Retno Marsudi melakukan perjalanan dinas ke luar negeri  pada tanggal 21 s.d. 22 Januari 2024.

Kemenlu mengatakan penunjukkan ad interim sudah biasa dilakukan karena baik Menlu maupun Wamenlu sedang tidak ada di Indonesia.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Indeks Persepsi Korupsi RI Tetap Rendah, Padahal Rajin Nangkap Koruptor

Kamis, 22 Januari 2026 | 14:17

Adu Prospek Sesi II: BNBR-BRMS-BUMI, Mana yang Lebih Tangguh?

Kamis, 22 Januari 2026 | 14:11

Sandiaga Uno: Jangan Masuk Politik karena Uang

Kamis, 22 Januari 2026 | 14:06

Grup Bakrie Jadi Sorotan, Saham DEWA dan BRMS Pimpin Pergerakan di Sesi Siang

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:56

Angkot Uzur Tak Boleh Lagi Wara Wiri di Kota Bogor

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:53

BNBR Fluktuatif di Sesi I: Sempat Bertahan di Rp230, Kini Menguji Level Support Rp200

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:48

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Sufmi Dasco Tegaskan Pilpres Tetap Dipilih Rakyat Langsung

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:35

Ekspor Ekonomi Kreatif RI Catat Tren Positif

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:29

Aplikasi jadi Subsektor Tertinggi Investasi Ekonomi Kreatif

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:16

Selengkapnya