Berita

Pengamat internasional Ahmad Kholil Hamzah, dalam sebuah video Youtube yang diunggah oleh chanel Hersubeno Point pada Senin, 22 Januari 2024/Repro

Dunia

Lobi Diplomatik Israel Bisa Gol karena Menlu Ad Interim Tidak Kompeten

SELASA, 23 JANUARI 2024 | 14:50 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Penunjukkan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Luar Negeri ad interim dinilai mampu menggoyang arah kebijakan luar negeri Indonesia.

Menurut pengamat internasional Ahmad Kholil Hamzah, Kementerian Luar Negeri RI merupakan salah satu badan yang paling strategis di pemerintahan, bahkan dianggap tangan kanan Presiden.

Oleh sebab itu, Ahmad menilai posisi pengganti Menlu harus ditempati oleh orang-orang yang paham mengenai diplomasi Indonesia di dunia internasional.


"Presiden harus memahami begitu strategisnya Kemlu itu. Sangat sensitif jika menteri ad interim-nya diganti oleh orang yang tidak tahu sama sekali mengenai misi diplomatik," ujar Ahmad dalam sebuah video Youtube yang diunggah oleh chanel Hersubeno Point pada Senin (22/1).

Lebih lanjut, Ahmad mengatakan penunjukkan ad interim terjadi di saat dunia internasional dihadapkan pada kondisi yang tidak stabil, dengan meletusnya perang di Ukraina hingga ketegangan di Jalur Gaza.

Ahmad khawatir jika Menkominfo yang tidak kompeten mampu dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berupaya mengubah haluan kebijakan luar negeri Indonesia.

Dia kemudian merujuk pada kasus Israel. Menurut Ahmad, dengan kapabilitas diplomasi Tel Aviv yang baik, Menkominfo selaku ad interim Menlu bisa saja terpengaruh.

"Israel bisa membujuk Pak Budi untuk mendukung Israel. Kemudian Indonesia diminta untuk mengecam Hamas," jelasnya.

Berdasarkan surat Menlu bernomor 017/BK/01/2024/01 tanggal 17 Januari 2024, Presiden RI Joko Widodo menunjuk Menkominfo sebagai menlu ad interim selama Menlu Retno Marsudi melakukan perjalanan dinas ke luar negeri  pada tanggal 21 s.d. 22 Januari 2024.

Kemenlu mengatakan penunjukkan ad interim sudah biasa dilakukan karena baik Menlu maupun Wamenlu sedang tidak ada di Indonesia.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

AKPI Perkuat Profesionalisme dan Integritas Profesi

Senin, 13 April 2026 | 19:51

KNPI: Pemuda Harus Jadi Penyejuk di Tengah Isu Pemakzulan

Senin, 13 April 2026 | 19:50

14 Kajati Diganti, Termasuk Sumut dan Jatim

Senin, 13 April 2026 | 19:31

Cara Buat SKCK Online lewat SuperApps Presisi Polri, Mudah dan Praktis!

Senin, 13 April 2026 | 19:17

Bersiap Long Weekend, Ini Daftar 10 Tanggal Merah di Bulan Mei 2026

Senin, 13 April 2026 | 19:16

Viral Dokumen Kerja Sama Udara RI-AS, Okta Kumala: Kedaulatan Negara Prioritas

Senin, 13 April 2026 | 19:14

Daftar Hari Libur Nasional Mei 2026, Ada 3 Long Weekend

Senin, 13 April 2026 | 19:07

Ajudan Gubernur Riau Terima Fee Proyek Rp1,4 Miliar

Senin, 13 April 2026 | 19:02

4 Penyakit yang Harus Diwaspadai saaat Musim Pancaroba

Senin, 13 April 2026 | 18:57

Ongen Sentil Pengkritik Prabowo: Jangan Sok Paling ‘98’

Senin, 13 April 2026 | 18:52

Selengkapnya