Berita

Ilustrasi Foto/Net

Nusantara

Ekomarin: Hilirisasi Masih Luput dari Masalah Sosial-Ekologis

SENIN, 22 JANUARI 2024 | 19:52 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Istilah "hilirisasi" seolah-olah menjadi mantra untuk menjadi jawaban masalah masa depan Indonesia. Khususnya dalam capaian ekonomi Indonesia Emas 2045.

Istilah itu sering diucapkan oleh pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam berbagai kesempatan. Termasuk dalam forum debat Pilpres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ekologi Maritim Indonesia (Ekomarin) memandang, hilirisasi sebagai bagian transisi energi yang harus berkeadilan luput dari masalah sosial-ekologis bahkan cenderung mengabaikan isu pembangunan berkelanjutan.


“Ekomarin merilis hasil penelitian bertajuk Atas Nama transisi Energi: Neo-Ekstraktivisme Nikel di teluk Weda dan Dampaknya pada Komunitas Perikanan skala Kecil. Studi ini menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan nikel PT. IWIP merupakan sebuah “moda perampasan” ruang hidup nelayan dan komunitas pesisir atas nama transisi energi,” kata Koordinator Nasional Ekomarin, Marthin Hadiwinata dalam keterangannya, Senin (22/1).

Sambung dia, komunitas pesisir dan nelayan tersingkir dari zona tangkapan ikan karena penebangan hutan bakau, indikasi pencemaran logam berat, aktivitas kapal tongkang antarpulau pengangkut stockpile nikel yang masif, hingga larangan pihak perusahaan kepada siapa pun yang menangkap dan ikan di sekitar areal perusahaan.

“Temuan lain menunjukkan peminggiran perikanan skala kecil semakin diperparah dengan tercemarnya hulu-hilir sungai yang menjadi sumber mata air masyarakat akibat ekspansi perusahaan,” jelasnya.

Lanjut Marthin, tersingkirnya nelayan dari zona tangkapan ikan alhasil membuat mereka saat ini menjalankan usaha pertokoan dan kos-kosan di sekitar kawasan industri.

“Sedangkan pada aspek kultural, perilaku makan ikan yang menjadi kebiasaan sehari-hari juga perlahan memudar, digantikan dengan makanan berbahan dasar ayam dan daging seturut kedatangan para pedagang makanan dari daerah Jawa yang turut membentuk pola konsumsi pangan yang berbeda,” pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya