Berita

Ilustrasi Foto/Net

Nusantara

Ekomarin: Hilirisasi Masih Luput dari Masalah Sosial-Ekologis

SENIN, 22 JANUARI 2024 | 19:52 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Istilah "hilirisasi" seolah-olah menjadi mantra untuk menjadi jawaban masalah masa depan Indonesia. Khususnya dalam capaian ekonomi Indonesia Emas 2045.

Istilah itu sering diucapkan oleh pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam berbagai kesempatan. Termasuk dalam forum debat Pilpres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ekologi Maritim Indonesia (Ekomarin) memandang, hilirisasi sebagai bagian transisi energi yang harus berkeadilan luput dari masalah sosial-ekologis bahkan cenderung mengabaikan isu pembangunan berkelanjutan.


“Ekomarin merilis hasil penelitian bertajuk Atas Nama transisi Energi: Neo-Ekstraktivisme Nikel di teluk Weda dan Dampaknya pada Komunitas Perikanan skala Kecil. Studi ini menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan nikel PT. IWIP merupakan sebuah “moda perampasan” ruang hidup nelayan dan komunitas pesisir atas nama transisi energi,” kata Koordinator Nasional Ekomarin, Marthin Hadiwinata dalam keterangannya, Senin (22/1).

Sambung dia, komunitas pesisir dan nelayan tersingkir dari zona tangkapan ikan karena penebangan hutan bakau, indikasi pencemaran logam berat, aktivitas kapal tongkang antarpulau pengangkut stockpile nikel yang masif, hingga larangan pihak perusahaan kepada siapa pun yang menangkap dan ikan di sekitar areal perusahaan.

“Temuan lain menunjukkan peminggiran perikanan skala kecil semakin diperparah dengan tercemarnya hulu-hilir sungai yang menjadi sumber mata air masyarakat akibat ekspansi perusahaan,” jelasnya.

Lanjut Marthin, tersingkirnya nelayan dari zona tangkapan ikan alhasil membuat mereka saat ini menjalankan usaha pertokoan dan kos-kosan di sekitar kawasan industri.

“Sedangkan pada aspek kultural, perilaku makan ikan yang menjadi kebiasaan sehari-hari juga perlahan memudar, digantikan dengan makanan berbahan dasar ayam dan daging seturut kedatangan para pedagang makanan dari daerah Jawa yang turut membentuk pola konsumsi pangan yang berbeda,” pungkasnya.

Populer

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

UPDATE

Anomali Hukum Acara Pidana dalam Kasus Mantan Jampidsus

Minggu, 19 Juli 2026 | 22:14

Refleksi 30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ingatkan Bahaya Penyalahgunaan Alat Negara

Minggu, 19 Juli 2026 | 22:04

Gejolak Iran-AS Perpanjang Krisis Energi Global, Indonesia harus Belajar dari India

Minggu, 19 Juli 2026 | 21:41

Hotman Paris Harus Percaya Diri, Tak Perlu Bawa Presiden di Kasus Febri Ardiansyah

Minggu, 19 Juli 2026 | 21:17

Jerat Kemiskinan

Minggu, 19 Juli 2026 | 20:37

Polda Jateng Diminta Profesional Tuntaskan Sengkarut Proyek SMKN 1 Lumbir

Minggu, 19 Juli 2026 | 19:57

Polisi Gelar Patroli Nobar Final Argentina vs Spanyol

Minggu, 19 Juli 2026 | 19:22

KPK Usul Negara Biayai Alat Kampanye Pemilu

Minggu, 19 Juli 2026 | 18:35

Wamenaker Ingin Sinergi SP Pegadaian dan Manajemen jadi Role Model BUMN Lain

Minggu, 19 Juli 2026 | 18:05

Gerindra Tegaskan Prabowo Tak Pernah Intervensi Penegakan Hukum

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:53

Selengkapnya