Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar/Rep
Kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam hal pengadaan pangan nasional, dikritik Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar.
Hal tersebut disampaikan sosok yang kerap disapa Cak Imin itu, dalam acara Debat Keempat untuk Cawapres, yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu malam (21/1).
"Dalam mengadakan pengadaan pangan nasional petani tidak dilibatkan. Hanya melibatkan korporasi," ujar Cak Imin.
Dia menjelaskan, persoalan pangan Indonesia bukan hanya ditengarai masalah iklim yang tak menentu di masa sekarang ini.
"Tanpa krisis iklim pun, persawahan kita tidak memiliki air dan irigasi yang memadai," sambungnya mengungkapkan.
Karena itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berpendapat, pengadaan pangan nasional yang tak berpihak kepada petani-petani harus diubah.
Karenanya, dia menawarkan gagasan pengembangan pangan yang mesti mendukung produktivitas petani Indonesia meningkat, dan hasilnya pertaniannya dapat mencukupi kebutuhan rakyat Indonesia.
"Mulai dari pengadaan lahan yang permanen (bagi petani), dalam arti lahan-lahan yang ada melalui reformasi agraria menjadi prinsip, harus diberi pupuk yang cukup dengan harga yang terjangkau," urai Cak Imin.
"Potensi pupuk organik menjadi bagian penting agar potensi pertanian kita menjadi makin berkualitas. Dan gagal tanam akibat iklim kita berikan agar aman," jelasnya.
Menurut cucu dari salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) itu, kesulitan-kesulitan yang dialami petani-petani Indonesia tidak boleh dibiarkan.
"Sehingga (berakibat) kita kekurangan pangan, dan petani kita tidak diberikan kesempatan untuk mengisi kekurangan pangan itu," tandasnya.
