Berita

Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar/Rep

Politik

DEBAT PILPRES 2024

Kritik Cak Imin soal Pangan: Petani tidak Dilibatkan, Hanya Korporasi

MINGGU, 21 JANUARI 2024 | 21:01 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam hal pengadaan pangan nasional, dikritik Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar.

Hal tersebut disampaikan sosok yang kerap disapa Cak Imin itu, dalam acara Debat Keempat untuk Cawapres, yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu malam (21/1).

"Dalam mengadakan pengadaan pangan nasional petani tidak dilibatkan. Hanya melibatkan korporasi," ujar Cak Imin.


Dia menjelaskan, persoalan pangan Indonesia bukan hanya ditengarai masalah iklim yang tak menentu di masa sekarang ini.

"Tanpa krisis iklim pun, persawahan kita tidak memiliki air dan irigasi yang memadai," sambungnya mengungkapkan.

Karena itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berpendapat, pengadaan pangan nasional yang tak berpihak kepada petani-petani harus diubah.

Karenanya, dia menawarkan gagasan pengembangan pangan yang mesti mendukung produktivitas petani Indonesia meningkat, dan hasilnya pertaniannya dapat mencukupi kebutuhan rakyat Indonesia.

"Mulai dari pengadaan lahan yang permanen (bagi petani), dalam arti lahan-lahan yang ada melalui reformasi agraria menjadi prinsip, harus diberi pupuk yang cukup dengan harga yang terjangkau," urai Cak Imin.

"Potensi pupuk organik menjadi bagian penting agar potensi pertanian kita menjadi makin berkualitas. Dan gagal tanam akibat iklim kita berikan agar aman," jelasnya.

Menurut cucu dari salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) itu, kesulitan-kesulitan yang dialami petani-petani Indonesia tidak boleh dibiarkan.

"Sehingga (berakibat) kita kekurangan pangan, dan petani kita tidak diberikan kesempatan untuk mengisi kekurangan pangan itu," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya