Berita

Ilustrasi surat suara/Net

Politik

Jika Benar Surat Suara di Taiwan Tercoblos, KPU Kirimkan yang Baru ke Pemilih

SABTU, 20 JANUARI 2024 | 23:19 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyiapkan langkah antisipasi, apabila informasi tentang surat suara sudah tercoblos di Taiwan benar-benar terjadi.

Ketua KPU RI, Hasyim Asyari mengatakan, sejauh ini pihaknya belum bisa memastikan kebenaran informasi kertas suara di Taiwan sudah tercoblos sebelum sampai ke pemilih.

Tetapi, dia memastikan ada kebijakan yang diambil KPU apabila surat suara yang diterima pemilih di Taiwan benar-benar sudah tercoblos sebelum diterima.


"Kalau memang benar bahwa itu sudah tercoblos, sebagaimana kalau di metode pos, nanti kita akan kategorikan sebagai surat suara rusak," ujar Hasyim kepada wartawan, Sabtu (20/1).

Maka dari itu, Hasyim menegaskan surat suara yang tercoblos akan digantikan dengan yang baru.

"Akan kita ganti dengan surat suara baru, kalau betul bahwa ketika buka amplop itu tercoblos. Ini kan sedang kita telusuri," demikian Hasyim. 

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya