BPJS Terancam Defisit, Anies Janji Carikan Solusi

Pemerintah tengah mengkaji rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, karena ada kemungkinan terjadi defisit di badan hukum publik penyelenggara program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 24/2011 itu.

Menanggapi itu, Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan, janji mencarikan solusi, jika terpilih sebagai Presiden 2024, agar masyarakat tetap dapat menikmati pelayanan kesehatan tanpa terbebani.

"Kami akan melibatkan multistakholder untuk mencari jalan keluar teknisnya," kata Anies, pada acara 'Desak Anies' di Hallf Patiunus, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (18/1).

Capres yang diusung Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa, itu menegaskan, pada prinsipnya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak boleh terganggu.

"Menteri Keuangan harus menyiapkan backup bila ini terjadi problem, nomor satu. Yang kedua, diberi waktu untuk menyusun penyelesaian praktisnya, diberikan durasi waktu," tegasnya.

Jagoan Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu menyarankan pemerintah bersama pihak terkait untuk menyusun roadmap tentang kesehatan, termasuk penyelesaian BPJS Kesehatan.

"Duduk bersama diberi waktu untuk kemudian menyusun roadmap penanganan ini. Oh satu lagi pakar keuangan. Pakar keuangan, pakar perekonomian," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

BPJS Kesehatan memperkirakan adanya defisit lantaran klaim yang semakin melonjak, sementara iuran bergerak lebih lambat.