Berita

Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto saat menghadiri undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Cawapres Presiden Gibran Rakabuming Raka di acara Penguatan Antikorupsi Untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) di Gedung KPK, Jakarta, pada Rabu malam (17/1)/Ist

Politik

Cegah Korupsi, Prabowo Mendorong Kualitas Hidup Pengambil Keputusan Diperbaiki

KAMIS, 18 JANUARI 2024 | 09:55 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Calon Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto mengakui kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sudah baik. Mulai dari pendidikan, pencegahan, dan penindakan.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama cawapres Gibran Rakabuming Raka di acara Penguatan Antikorupsi Untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) di Gedung KPK, Jakarta, pada Rabu malam (17/1).

"Jadi, menurut pandangan saya, kita harus dengan secara realistis mengatur kualitas hidup para pengambil keputusan, yang mengendalikan roda pemerintahan. Kualitas hidupnya harus dijamin dan diperbaiki," kata Prabowo.


Bila terpilih di Pilpres 2024, Prabowo berjanji akan menggunakan pendekatan sistemik dan realisme.

Prabowo mencontohkan profesi hakim di negara-negara maju, terutama hakim tertinggi seperti hakim agung yang benar-benar dijamin kehidupannya di Amerika Serikat dan Inggris.

"Hakim-hakim itu penghasilannya begitu besar, sehingga bisa dikatakan tidak ada insentif untuk korupsi sama sekali. Ini yang saya anggap pendekatan sistemik dan realistis," kata Prabowo.

Lanjut Prabowo, di Indonesia pejabat-pejabat yang memegang anggaran besar kualitas hidupnya harus sesuai.

"Sekarang direksi-direksi perusahaan swasta bahkan BUMN gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI, dirjen-dirjen, yang memegang anggaran triliunan. Kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya dengan berbagai sistem dengan demikian kita tegakkan semua UU yang perlu ditegakkan," kata Prabowo.

"Dari sini, tidak ada celah untuk melakukan tindakan memperkaya diri," sambungnya.



Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya