Berita

Ilustrasi/Net

Tekno

OpenAI dan Pentagon Kembangkan Proyek Keamanan Siber

KAMIS, 18 JANUARI 2024 | 09:32 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Setelah sempat menolak menyediakan kecerdasan buatannya untuk pihak militer, perusahaan teknologi OpenAI akhirnya mulai melakukan kerja sama dengan Pentagon dalam sejumlah proyek, termasuk kemampuan keamanan siber.

Dalam sebuah pernyataan, Anna Makanju, wakil presiden urusan global perusahaan pembuat ChatGPT, mengatakan pihaknya sedang mengembangkan alat bersama Departemen Pertahanan AS untuk perangkat lunak keamanan siber sumber terbuka dan telah melakukan pembicaraan awal dengan pemerintah AS mengenai metode untuk membantu mencegah trauma yang mendorong para veteran melakukan tindakan ekstrem seperti bunuh diri.

Pengumuman datang setelah OpenAI baru-baru ini menghapus ketentuan layanan yang melarang AI-nya untuk aplikasi militer dan peperangan. Makanju menggambarkan keputusan tersebut sebagai bagian dari pembaruan kebijakan yang lebih luas untuk menyesuaikan dengan penggunaan baru ChatGPT dan alat lainnya.


“Karena sebelumnya kita mempunyai larangan menyeluruh terhadap militer, banyak orang berpikir bahwa hal itu juga termasuk larangan penggunaan dalam banyak hal lainnya,” kata Makanju, dalama wawancara di Bloomberg House pada Forum Ekonomi Dunia di Davos, Selasa (16/1).

"Namun OpenAI tetap melarang penggunaan teknologinya untuk mengembangkan senjata, menghancurkan properti, atau menyakiti orang," ujarnya.

OpenAI juga mengatakan bahwa mereka mempercepat upayanya dalam menjaga keamanan pemilu, mencurahkan sumber daya untuk memastikan bahwa alat AI generatifnya tidak digunakan untuk menyebarkan disinformasi politik.

“Pemilu adalah hal yang sangat penting,” Sam Altman, CEO OpenAI, mengatakan dalam wawancara yang sama.  

“Saya pikir bagus kalau kita punya banyak kekhawatiran yang sama," ujarnya.

Microsoft, investor terbesar OpenAI, telah menyediakan beberapa kontrak perangkat lunak kepada angkatan bersenjata AS dan cabang pemerintah lainnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya