Berita

Ilustrasi/Net

Tekno

OpenAI dan Pentagon Kembangkan Proyek Keamanan Siber

KAMIS, 18 JANUARI 2024 | 09:32 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Setelah sempat menolak menyediakan kecerdasan buatannya untuk pihak militer, perusahaan teknologi OpenAI akhirnya mulai melakukan kerja sama dengan Pentagon dalam sejumlah proyek, termasuk kemampuan keamanan siber.

Dalam sebuah pernyataan, Anna Makanju, wakil presiden urusan global perusahaan pembuat ChatGPT, mengatakan pihaknya sedang mengembangkan alat bersama Departemen Pertahanan AS untuk perangkat lunak keamanan siber sumber terbuka dan telah melakukan pembicaraan awal dengan pemerintah AS mengenai metode untuk membantu mencegah trauma yang mendorong para veteran melakukan tindakan ekstrem seperti bunuh diri.

Pengumuman datang setelah OpenAI baru-baru ini menghapus ketentuan layanan yang melarang AI-nya untuk aplikasi militer dan peperangan. Makanju menggambarkan keputusan tersebut sebagai bagian dari pembaruan kebijakan yang lebih luas untuk menyesuaikan dengan penggunaan baru ChatGPT dan alat lainnya.

“Karena sebelumnya kita mempunyai larangan menyeluruh terhadap militer, banyak orang berpikir bahwa hal itu juga termasuk larangan penggunaan dalam banyak hal lainnya,” kata Makanju, dalama wawancara di Bloomberg House pada Forum Ekonomi Dunia di Davos, Selasa (16/1).

"Namun OpenAI tetap melarang penggunaan teknologinya untuk mengembangkan senjata, menghancurkan properti, atau menyakiti orang," ujarnya.

OpenAI juga mengatakan bahwa mereka mempercepat upayanya dalam menjaga keamanan pemilu, mencurahkan sumber daya untuk memastikan bahwa alat AI generatifnya tidak digunakan untuk menyebarkan disinformasi politik.

“Pemilu adalah hal yang sangat penting,” Sam Altman, CEO OpenAI, mengatakan dalam wawancara yang sama.  

“Saya pikir bagus kalau kita punya banyak kekhawatiran yang sama," ujarnya.

Microsoft, investor terbesar OpenAI, telah menyediakan beberapa kontrak perangkat lunak kepada angkatan bersenjata AS dan cabang pemerintah lainnya.

Populer

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

Pilkada Jateng dan Sumut Memanas Buntut Perseteruan PDIP Vs Jokowi

Minggu, 03 November 2024 | 13:16

Ketum PITI Sayangkan Haikal Hasan Bikin Gaduh soal Kewajiban Sertifikasi Halal

Kamis, 31 Oktober 2024 | 20:01

Inilah Susunan Dewan Komisaris IPC TPK Baru

Jumat, 01 November 2024 | 01:59

Komandan IRGC: Serangan Balasan Iran Melampaui Ekspektasi Israel

Jumat, 01 November 2024 | 12:04

Hizbullah Bombardir Pangkalan Militer Israel Pakai Rudal, Sirine Berdengung Kencang

Sabtu, 02 November 2024 | 18:04

UPDATE

Tiga Hakim PN Surabaya Tersangka Dugaan Suap Diperiksa di Kejagung

Selasa, 05 November 2024 | 14:04

Beberapa Jam Sebelum Pilpres AS, Korut Luncurkan Rudal Balistik ke Laut Timur

Selasa, 05 November 2024 | 13:58

Pembiayaan Hijau Jadi Kunci Percepatan SDGs

Selasa, 05 November 2024 | 13:58

Dipimpin Titiek Soeharto, Komisi IV DPR Rapat Bareng Kementan

Selasa, 05 November 2024 | 13:57

Cegah Pelanggaran Etik, DKPP Rakor Bareng 622 Penyelenggara Pemilu

Selasa, 05 November 2024 | 13:53

Susun Prolegnas 2025-2029, Baleg DPR Bahas Revisi UU Hak Cipta

Selasa, 05 November 2024 | 13:51

BPOM Sita Puluhan Ribu Kemasan Latio Imbas Kasus Keracunan

Selasa, 05 November 2024 | 13:45

Laporan Dugaan Gratifikasi Private Jet Kaesang Masih Berproses di KPK

Selasa, 05 November 2024 | 13:36

DKPP Terima 584 Pengaduan Pilkada, Terbanyak di Sumut

Selasa, 05 November 2024 | 13:35

Masih Sakit, Megawati Belum Bisa Bertemu Prabowo

Selasa, 05 November 2024 | 13:20

Selengkapnya