Berita

Ilustrasi/Net

Tekno

OpenAI dan Pentagon Kembangkan Proyek Keamanan Siber

KAMIS, 18 JANUARI 2024 | 09:32 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Setelah sempat menolak menyediakan kecerdasan buatannya untuk pihak militer, perusahaan teknologi OpenAI akhirnya mulai melakukan kerja sama dengan Pentagon dalam sejumlah proyek, termasuk kemampuan keamanan siber.

Dalam sebuah pernyataan, Anna Makanju, wakil presiden urusan global perusahaan pembuat ChatGPT, mengatakan pihaknya sedang mengembangkan alat bersama Departemen Pertahanan AS untuk perangkat lunak keamanan siber sumber terbuka dan telah melakukan pembicaraan awal dengan pemerintah AS mengenai metode untuk membantu mencegah trauma yang mendorong para veteran melakukan tindakan ekstrem seperti bunuh diri.

Pengumuman datang setelah OpenAI baru-baru ini menghapus ketentuan layanan yang melarang AI-nya untuk aplikasi militer dan peperangan. Makanju menggambarkan keputusan tersebut sebagai bagian dari pembaruan kebijakan yang lebih luas untuk menyesuaikan dengan penggunaan baru ChatGPT dan alat lainnya.


“Karena sebelumnya kita mempunyai larangan menyeluruh terhadap militer, banyak orang berpikir bahwa hal itu juga termasuk larangan penggunaan dalam banyak hal lainnya,” kata Makanju, dalama wawancara di Bloomberg House pada Forum Ekonomi Dunia di Davos, Selasa (16/1).

"Namun OpenAI tetap melarang penggunaan teknologinya untuk mengembangkan senjata, menghancurkan properti, atau menyakiti orang," ujarnya.

OpenAI juga mengatakan bahwa mereka mempercepat upayanya dalam menjaga keamanan pemilu, mencurahkan sumber daya untuk memastikan bahwa alat AI generatifnya tidak digunakan untuk menyebarkan disinformasi politik.

“Pemilu adalah hal yang sangat penting,” Sam Altman, CEO OpenAI, mengatakan dalam wawancara yang sama.  

“Saya pikir bagus kalau kita punya banyak kekhawatiran yang sama," ujarnya.

Microsoft, investor terbesar OpenAI, telah menyediakan beberapa kontrak perangkat lunak kepada angkatan bersenjata AS dan cabang pemerintah lainnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya