Berita

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo/RMOL

Politik

Tanggapi Pemakzulan Presiden, Bamsoet: Jauh Panggang dari Api

RABU, 17 JANUARI 2024 | 17:44 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Memakzulkan Presiden Joko Widodo saat ini dianggap tidak mungkin akan terjadi. Proses terlalu panjang dan berliku.

Anggapan itu disampaikan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyoal itu desakan pemakzulan presiden.

Menurutnya, untuk memakzulkan presiden, itu harus melalui mekanisme dan prosedur hukum yang sangat panjang.


“Soal pemakzulan sangat jauh panggang daripada api, karena harus melalui mekanisme hak angket, hak angket itu prosesnya di DPR,” ucap Bambang Soesatyo usai meluncurkan bukunya di Restoran Parle, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (17/1).

Legislator dari Fraksi Golkar MPR RI ini menyampaikan bahwa dulu MPR pernah mengajukan hak angket untuk memakzulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kasus mega korupsi Bank Century.

Namun, hal tersebut tidak terjadi lantaran tidak ada satupun parlemen yang menginginkan impeachment atau pemakzulan.

“Seperti kami dulu inisiator kasus skandal Bank Century, itu mendorong hak angket. Itu ujungnya impeachment, tapi kan sulit. Jadi harus didukung terutama oleh 25 anggota DPR, lebih dari dua fraksi tapi kemudian kita harus memberikan argumen yang kuat lalu diputuskan di sidang paripurna,” urainya.

Pihaknya justru mempertanyakan pemakzulan Presiden Joko Widodo saat ini, belum tentu disetujui oleh tiga perempat anggota parlemen, sehingga tidak bisa dilakukan secara langsung.

“Apakah semua partai setuju? Belum tentu, jadi masih jauh, itu pembahasannya pun panjang, lalu harus ada lagi diuji materil di MK. Nah, kalau MK setuju, bisa lanjut ke sidang, kalau MK tidak sependapat ga bisa, jadi jauh dari panggang,” tegasnya.

Terlebih, kata Bamsoet, dalam sejumlah hasil survei mayoritas masyarakat masih menyukai Presiden Joko Widodo, sehingga pemakzulan mustahil dilakukan.

“Survei terakhir survei kesukaan masyarakat ke Jokowi di sekitaran 80 persen,” tutupnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Eddy Soeparno Bicara Komitmen Prabowo Percepat Dekarbonisasi

Senin, 15 Desember 2025 | 16:13

Praperadilan Kakak Kandung Hary Tanoesoedibjo Dua Kali Ditolak Hakim

Senin, 15 Desember 2025 | 15:55

Miliarder Siapkan Hadiah Besar Atas Aksi Heroik Warga Muslim di Bondi Beach

Senin, 15 Desember 2025 | 15:48

DPR Tegaskan Perpol 10/2025 Tidak Bertentangan dengan Konstitusi

Senin, 15 Desember 2025 | 15:41

Ketaatan pada Rais Aam Fondasi Kesinambungan Khittah NU

Senin, 15 Desember 2025 | 15:39

Gubernur Sulut Dukung Penguatan Kapasitas SDM Bawaslu

Senin, 15 Desember 2025 | 15:29

Keselamatan Masyarakat Harus Jadi Prioritas Utama Selama Nataru

Senin, 15 Desember 2025 | 15:19

Pramono Terima Hasil Kongres Istimewa MKB Demi Majukan Betawi

Senin, 15 Desember 2025 | 15:12

KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto

Senin, 15 Desember 2025 | 14:54

Command Center Diresmikan Percepat Digitalisasi dan Pengawasan Kopdes Merah Putih

Senin, 15 Desember 2025 | 14:43

Selengkapnya