Berita

Direktur Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy/Net

Politik

TPN Pastikan Ganjar-Mahfud Punya Strategi untuk Berantas Mafia Tanah

RABU, 17 JANUARI 2024 | 07:10 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pemberantasan mafia tanah menjadi salah satu komitmen yang akan dilakukan pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, ketika terpilih pada Pilpres 2024. Sejumlah strategi pun telah disiapkan untuk menuntaskan problematika ini.

"Ganjar-Mahfud berkomitmen menuntaskan masalah mafia tanah. Dalam dokumen visi-misi paslon Ganjar-Mahfud, tertulis komitmen paslon ini menuntaskan masalah reformasi agraria," kata Direktur Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (16/1).

Hal itu disampaikan Ronny sebagai respons atas persoalan mafia tanah yang dikeluhkan selebritas Nirina Zubir. Dalam akun Instagramnya, Kamis lalu (11/1), Nirina mengaku tak akan mendukung salah satu pasangan calon di Pilpres 2024, lantaran tak ada kandidat yang menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas mafia tanah.


Pada 2022, Nirina dan keluarganya berurusan dengan kasus mafia tanah. Di mana sertifikat tanah milik ibunda Nirina dipalsukan oleh mantan asisten rumah tangganya yang bernama Endrianto. Para pelaku sudah dihukum. Namun, sertifikat yang dipalsukan itu belum juga dibatalkan.

Secara garis besar, lanjut Ronny, agenda menuntaskan masalah agraria merupakan bagian dari visi misi "Menuju Indonesia Unggul, Gerak Cepat Mewujudkan Visi Negara Maritim yang Adil dan Lestari".

Nantinya, Ganjar-Mahfud akan menata kembali alokasi lahan secara efisien dan berkeadilan. Termasuk pula redistribusi dan legalisasi tanah yang bebas dari mafia tanah, untuk memastikan proses administrasi dan dokumentasi lahan yang transparan, cepat, akurat, dan murah.

"Berdasarkan visi-misi itu, saya kira pasangan Ganjar-Mahfud berkomitmen menuntaskan persoalan mafia tanah termasuk yang menimpa Mbak Nirina dan keluarga. Jika ingin lebih jelas dan detail, saya kira Mbak Nirina boleh mendatangi Pak Mahfud karena teruji sering membantu masyarakat," tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya