Pasangan Amin Pastikan Penuhi Undangan KPK

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut, 1 Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) siap untuk menghadiri undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan agenda Penguatan Anti Korupsi bagi Penyelenggara Negara ber-Integritas (Paku Integritas) pada hari ini, Rabu (17/1).

"InsyaAllah hadir. Dari sini (Makassar) langsung ke sana (Jakarta), tidak ada persiapan khusus itu," kata Anies usai makan malam bersama HM Jusuf Kalla di Restoran Kayubangkoa, Jalan Haji Bau, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (16/1).

Anies berada di Sulsel untuk melaksanakan kampanye di Lapangan Cina, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, dan menghadiri undangan Wapres ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) untuk menghadiri hari jadi pesantren DDI Mangkoso di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan pada Rabu (17/1).

Sebelumnya, KPK mengundang 3 pasangan capres-cawapres peserta Pemilu 2024 untuk mengikuti acara Penguatan Anti Korupsi bagi Penyelenggara Negara ber-Integritas (Paku Integritas) pada 17 Januari 2024. Tiga pasangan calon itu adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, ketiga pasangan calon peserta Pilpres 2024 telah mengonfirmasi hadir memenuhi undangan pembekalan antikorupsi Paku Integritas oleh KPK.

"Pasangan calon presiden dan wakil presiden sudah mengonfirmasi nanti akan hadir," kata Ali Fikri di Jakarta, Selasa lalu (9/1).

Ali memastikan kegiatan nanti bukan sarana untuk saling adu gagasan terkait pemberantasan korupsi. Melainkan pembekalan antikorupsi serta penyampaian komitmen masing-masing kandidat untuk pemberantasan korupsi.

Paku Integritas akan diakhiri dengan penandatanganan Pakta Integritas pemberantasan korupsi. Paku Integritas itu nanti juga dihadiri oleh pihak dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Paku Integritas merupakan program KPK sejak tahun 2021 melalui Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat untuk menguatkan komitmen antikorupsi dari para penyelenggara negara.