Berita

Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango/Istimewa

Politik

Soal Rencana Penggantian Nama KPK, Nawawi Pomolango: Alangkah Baik Diucapkan Sebelum Mahfud Jadi Cawapres

RABU, 17 JANUARI 2024 | 02:55 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Rencana calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, yang ingin mengganti nama KPK, direspons pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seharusnya pernyataan tersebut disampaikan Mahfud sebelum menjadi cawapres.

Hal itu disampaikan Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango, saat ditanya terkait rencana Mahfud MD yang ingin nama KPK diganti.

Menurut Nawawi, pernyataan-pernyataan yang ingin mengganti nama, maupun berupaya mengembalikan UU KPK yang lama, merupakan pernyataan yang sah-sah saja disampaikan.


"Cuma khusus untuk Prof Mahfud, alangkah lebih baik pada waktu itu diucapkan ketika beliau belum cawapres gitu," ucap Nawawi singkat dalam Konferensi Pers Akhir Tahun Kinerja dan Capaian KPK Tahun 2023 di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (16/1).

Sebelumnya, Mahfud MD mengusulkan gagasan mengganti nama KPK dengan tujuan memperkuat citra sebagai lembaga penegak hukum. Mahfud menganggap, kata "komisi" pada KPK terkesan kurang menguatkan citra sebagai lembaga penegak hukum yang tugas utamanya memberantas korupsi.

"Mungkin namanya seperti diusulkan bisa menjadi badan atau lembaga, atau apa gitu. Jangan komisi, karena komisi itu biasanya dianggap jangka pendek. Meskipun tergantung pada maksud pembuatnya ya," kata Mahfud MD di sela-sela kunjungannya ke Sumatera Utara, Senin (15/1).

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya