Berita

Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango/Istimewa

Politik

Soal Rencana Penggantian Nama KPK, Nawawi Pomolango: Alangkah Baik Diucapkan Sebelum Mahfud Jadi Cawapres

RABU, 17 JANUARI 2024 | 02:55 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Rencana calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, yang ingin mengganti nama KPK, direspons pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seharusnya pernyataan tersebut disampaikan Mahfud sebelum menjadi cawapres.

Hal itu disampaikan Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango, saat ditanya terkait rencana Mahfud MD yang ingin nama KPK diganti.

Menurut Nawawi, pernyataan-pernyataan yang ingin mengganti nama, maupun berupaya mengembalikan UU KPK yang lama, merupakan pernyataan yang sah-sah saja disampaikan.


"Cuma khusus untuk Prof Mahfud, alangkah lebih baik pada waktu itu diucapkan ketika beliau belum cawapres gitu," ucap Nawawi singkat dalam Konferensi Pers Akhir Tahun Kinerja dan Capaian KPK Tahun 2023 di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (16/1).

Sebelumnya, Mahfud MD mengusulkan gagasan mengganti nama KPK dengan tujuan memperkuat citra sebagai lembaga penegak hukum. Mahfud menganggap, kata "komisi" pada KPK terkesan kurang menguatkan citra sebagai lembaga penegak hukum yang tugas utamanya memberantas korupsi.

"Mungkin namanya seperti diusulkan bisa menjadi badan atau lembaga, atau apa gitu. Jangan komisi, karena komisi itu biasanya dianggap jangka pendek. Meskipun tergantung pada maksud pembuatnya ya," kata Mahfud MD di sela-sela kunjungannya ke Sumatera Utara, Senin (15/1).

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Analisis di Balik Penerimaan Eksepsi Dokter Tifa

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:52

Legislator PDIP Desak Pemerintah Benahi Infrastruktur Hulu Migas

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:34

Panglima TNI: Perang Narasi Salah Satu Ancaman Paling Berbahaya Saat Ini

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:17

PABPDSI Kawal Program Nasional Hingga ke Desa Lewat 8 Satgas Asta Cita

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:55

MBG dan Peluang Besar Bangun Ekonomi Desa

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:30

Pemerintah Buka Opsi Biayai Utang Proyek Whoosh Pakai Panda Bond

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:05

Korupsi Pakan Satwa Rp10,2 Miliar, DPR Minta Eks Dirut KBS Dihukum Berat

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:45

Lulus S2 Hukum, Mikael Saragih Ungkap PR Hukum Indonesia Tak Lagi soal Kekurangan UU

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:37

BEM Kristiani Se-Indonesia Desak Kejagung Segera Tangkap Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:16

Polri dan FBI Sepakat Perkuat Kerja Sama Penanganan Kejahatan Transnasional

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:03

Selengkapnya