Berita

Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango/Istimewa

Politik

KPK Akan Beberkan 6-10 Problem Pemberantasan Korupsi kepada 3 Pasangan Capres-cawapres

RABU, 17 JANUARI 2024 | 02:16 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyampaikan 6-10 persoalan yang akan diangkat dalam acara Paku Integritas untuk capres-cawapres yang menjadi peserta Pilpres 2024. Salah satunya terkait persoalan dan hambatan terkait koordinasi dan supervisi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango, dalam Konferensi Pers Akhir Tahun Kinerja dan Capaian KPK Tahun 2023 di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (16/1).

Nawawi mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan restu dari KPU RI untuk menyelesaikan Paku Integritas bagi para capres-cawapres peserta Pilpres 2024.


"Kita sudah mendapatkan lampu hijau bahwa itu bisa dilaksanakan. Formatnya tidak dalam bentuk debat. Jadi tidak ada format seperti debat, kami pastikan itu tidak ada. Kemudian juga bukan adu program," jelas Nawawi.

Dalam kegiatan Paku Integritas yang akan dilakukan pada Rabu malam (17/1), lanjut Nawawi, KPK ingin menyampaikan problem dan hambatan apa saja yang ditemukan dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Sejumlah persoalan itu lah kita hadapkan kepada mereka. Apakah kelak di antara satu mereka terpilih, komit untuk menyelesaikan persoalan yang kami sebutkan tadi," tutur Nawawi.

Nawawi menyebutkan, ada sekitar 6-10 persoalan yang akan diangkat dalam acara tersebut. Namun, Nawawi hanya membocorkan salah satu persoalan yang akan dibahas kepada tiga pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Misalnya kaitan dengan pelaksanaan tugas koordinasi supervisi. Kita menyebutkan bahwa pelaksanaan dua tugas KPK ini yang disebutkan dalam Pasal 6 butir b dan butir d, meskipun supervisi memiliki Perpres 102/2020, kita juga telah memiliki perjanjian kerja sama dengan beberapa APH, tetapi kita harus menyebutkan gitu, bahwa masih banyak hambatan yang kita temui di dalam pelaksanaan koordinasi dan supervisi penanganan perkara korupsi," pungkas Nawawi.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya