KPK Terima 5.079 Laporan Masyarakat, Ini 5 Provinsi Terbanyak

SELASA, 16 JANUARI 2024 | 19:35 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Selama 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima 5.079 laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi. Paling banyak terjadi di wilayah DKI Jakarta.

Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengatakan, penanganan perkara di KPK salah satunya bermula dari laporan pengaduan masyarakat.

"Selama tahun 2023 KPK menerima 5.079 laporan," kata Nawawi dalam acara Konferensi Pers Akhir Tahun Kinerja dan Capaian KPK Tahun 2023 di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa sore (16/1).

Dari jumlah tersebut kata Nawawi, sebanyak 690 belum dapat ditindaklanjuti, sehingga diarsipkan, dan 4.389 dilakukan verifikasi. Selanjutnya, sebanyak 1.962 laporan dalam proses penelaahan.

"Tiga laporan diteruskan kepada pihak eksternal, 9 laporan diteruskan kepada pihak internal, 2 laporan masih dalam proses verifikasi, dan 2.413 laporan belum dapat ditindaklanjuti," terang Nawawi.

Adapun lima wilayah terbanyak dalam penyampaian laporan pengaduan masyarakat, yakni DKI Jakarta sebanyak 759 laporan, Jawa Barat sebanyak 483 laporan, Jawa Timur sebanyak 430 laporan, Sumatera Utara sebanyak 354 laporan, dan Jawa Tengah sebanyak 270 laporan.

Berita

Hukum

KPK Terima 5.079 Laporan Masyarakat, Ini 5 Provinsi Terbanyak

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Dadan Hindayana Kena Batunya

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah