Berita

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta/Net

Politik

Pangkas Kemiskinan, Gelora Sodorkan Prabowo-Gibran Program Ini

SELASA, 16 JANUARI 2024 | 16:27 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Jika menang Pilpres 2024, pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diminta memutus mata rantai kemiskinan yang angkanya sekitar 10 persen atau hampir 30 juta.

"Kalau kita bicara kemiskinan, itu merupakan umat Islam," kata Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (16/1).

Hal itu disampaikan Anis Matta dalam program Anis Matta Menjawab Episode 28 dengan tema 'Umat Perlu Peta Jalan, Bukan Provokasi' yang telah tayang di kanal YouTube Gelora TV pada Senin malam (15/1).


Dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan tersebut, Partai Gelora dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperjuangkan agenda bantuan gizi ibu hamil, wajib belajar 16 tahun ditambah makan siang gratis di sekolah dan pesantrean, serta kuliah gratis.
 
"Dengan agenda tersebut, negara akan mengubah masyarakat kita menjadi masyarakat yang berpengetahuan. Agenda ini tentu akan mendapatkan tantangan kelompok liberal, mereka menolak negara campur tangan, tapi menurut kita negara harus memberikan fasilitas, termasuk kuliah gratis, sehingga semua orang bisa menuntut ilmu," kata Anis Matta.

Anis Matta berpandangan bahwa anggaran yang diperlukan untuk memfasilitasi agenda tersebut, memang sangat besar, namun apabila ada kebijakan keberpihakan dari pemerintah (political will), hal itu bisa dialokasikan.

"Jadi begini cara kita menerjemahkan ajaran-ajaran agama ini dalam kebijakan politik. Kita memang perlu kesabaran waktu berhadapan dengan umat untuk terus-menerus mengulangi penjelasan soal ini," kata Anis Matta.

Anis Matta mengaku tidak bosan menjelaskan hal ini secara terus menerus ke masyarakat, agar umat memiliki pengetahuan kesadaran keagamaan dan politik. Partai politik, lanjutnya, harus memimpin gerakan pencerahan pemikiran di tengah masyarakat.

"Partai politik harus menjadi publik educator yang melakukan pembaharuan pemikiran. Kita harus menjalankan langkah-langkah ini, karena umat perlu peta jalan kebangkitan, bukan provokasi," pungkas Anis Matta.






Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya