Berita

Presiden RI, Joko Widodo, dan kontingen Indonesia saat pertemuan dengan Konsorsium Investor Brunei, 13 Januari 2024/Ist

Politik

Di Brunei, Jokowi Kantongi Investasi Rp7 Triliun untuk IKN

MINGGU, 14 JANUARI 2024 | 19:01 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Konsorsium Investor Brunei berkomitmen investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan nilai hingga 450 juta US Dolar (sekitar Rp7 triliun).

Pernyataan itu disampaikan Pangeran Anak Puteri Hajah Amal Rakiah, adik Sultan Brunei, Hassanal Bolkiah, saat memimpin delegasi investor bertemu Presiden Joko Widodo, Sabtu (13/1), di Assaara Guest House, Bandar Seri Begawan.

"Komitmen tertulis untuk investasi di IKN telah diserahkan Putri Amal Rakiah kepada Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, disaksikan Presiden Jokowi," kata Duta Besar RI untuk Brunei, Prof Dr Achmad Ubaedillah, yang sekaligus menjadi moderator pertemuan itu.


Komitmen investasi yang tertuang pada letter of intent (LoI) telah ditandatangani perusahaan Ryada Holding Investment Group, yang berminat dalam dua proyek perumahan, dengan nilai antara 300-450 juta US Dolar atau Rp4,5 triliun hingga Rp7 triliun.

Menanggapi itu, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi atas komitmen investasi dari Konsorsium Investor Brunei dan mengundang mereka turut serta memantau perkembangan pembangunan IKN secara langsung.

Kunjungan presiden kali ini menjadi bagian dari rangkaian lawatan kenegaraan ke Filipina dan Vietnam, sebelum kembali ke Indonesia.

Pad pertemuan itu Jokowi didampingi Kepala Staf Presiden Jenderal TNI Purn Mulldoko, Menlu Retno Marsudi, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, anggota Wantimpres Gandi Sulistiyanto Suherman, serta Dubes Achmad Ubaedillah.

Delegasi Indonesia berkesempatan bertemu adik Sultan Brunei yang didampingi Executive Director of Redcon dan Ryada Holding Investment Group, Mohamed Al Hadidy, Executive Consultant Ryada Holding Investment Group/Redcon, Al Sulaimini Muteeb Al Mansoor, serta Personal Assistant dan Business Partner and Advisor lainnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya