Berita

Guru Besar Ilmu Filsafat Sekolah Tinggi Driyarkara, Romo Magnis Suseno/Rep

Politik

Romo Magnis: DPR Sudah Tidak Mewakili Rakyat Lagi

MINGGU, 14 JANUARI 2024 | 16:18 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat ini dinilai tidak mewakili rakyat kecil lagi dan mayoritas justru lebih dekat dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan.

Guru Besar Ilmu Filsafat Sekolah Tinggi Driyarkara, Romo Magnis Suseno, menuturkan, dia pernah ikut tim untuk menyelamatkan KPK yang dianggap telah dikebiri oleh pemerintah, usai DPR RI membuat UU yang baru untuk KPK.

Namun usaha itu sia-sia, lantaran Presiden Joko Widodo yang saat itu berbincang dengan 70 ahli dan pakar, dirinya, di istana negara, ternyata tidak menghentikan UU yang baru diputus itu.


“Presiden mendengarkan dengan baik-baik, kami mengusulkan membuat Perppu, yang untuk sementara menghentikan UU yang baru diputuskan, supaya KPK tetap kuat, karena pada saat itu KPK bekerja sangat bagus sekali. Tapi ternyata tidak jadi,” kata Romo Magnis, dikutip Kantor Berita Politik RMOL dari akun Youtube Media Indonesia, Minggu (14/1).

Romo Magnis pun mempertanyakan fungsi DPR RI yang dianggapnya tidak memihak rakyat kecil lagi, terlebih dengan adanya pengebirian KPK lewat UU yang disahkan DPR RI.

“DPR itu kalau kita tanya, oposisi di mana? Rakyat juga tidak dengar apa-apa tentang DPR, ada yang kena korupsi, mereka mewakili siapa? Siapa yang mewakili rakyat kecil, siapa yang mewakili petani? Tidak ada partai yang bekerja untuk rakyat,” sesalnya.

Menurut dia, DPR saat ini justru mewakili para oligarki yang berkuasa lewat partai politik, bahkan pemerintahan. Sebab itu dia berharap, ke depan Indonesia bisa lebih baik dan mampu melakukan perubahan besar.

“Saya hanya bisa mengharapkan bagaimana pada pemilihan umum nanti kita mencapai suatu perubahan,” tutupnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya