Berita

Presiden Joko Widodo/Ist

Politik

Jokowi cuma Pikirkan Ambisi Politik, Bukan Utang Negara

MINGGU, 14 JANUARI 2024 | 12:53 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden Joko Widodo tidak memikirkan masalah utang negara maupun konflik rasial di daerah serta perselisihan agama yang bisa memantik konflik pada 14 Februari nanti.

Namun mantan Gubernur DKI Jakarta itu sedang disibukkan untuk mengatur strategi pasca lenger sebagai Presiden RI pada Oktober 2024 mendatang. Sebab Jokowi berambisi mengendalikan eksekutif dan legislatif.

Demikian pandangan pengamat politik Rocky Gerung dalam akun Youtubenya yang dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (15/1).


Atas dasar itu, menurut Rocky, Jokowi akan menaruh anak-anaknya sebagai pion di eksekutif dan legislatif.

"Gibran (Rakabuming Raka) berkuasa di eksekutif, tapi Kaesang (Pangarep) jadi Ketua DPR misalnya. Kan gila perencanaan politik (seperti) ini. Cuma orang yang punya ambisi yang tak terkendali mampu berpikir semacam itu," kata Rocky.

Rocky mengatakan, rakyat Indonesia bisa mengintip jalan pikiran Jokowi dengan melihat bagaimana presiden dua periode itu mengatur sistem pemerintahan ke depan.

"Gak apa-apa Gibran jadi wakil presiden dan dalam waktu tidak terlalu lama, karena kecelakaan politik bisa jadi presiden. Untuk  itu maka harus disiapkan rambu-rambu politik di DPR," kata Rocky.

"Jadi bayangkan, misalnya cara berpikir Jokowi karena setiap hari itu yang dia pikirkan, dia enggak pikirkan utang, dia enggak pikirin ketegangan rasial yang tumbuh lagi di daerah-daerah, perselisihan agama yang potensial di Sulut dalam 14 Februari. Ini betul Jokowi hanya memikirkan partainya," tutupnya.



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya