Berita

Rocky Gerung dalam podcast bersama Hersubeno Arief/Repro

Politik

Rocky Tuntut Jokowi Jawab Temuan PPATK Soal 36,67 Persen Dana PSN Mengalir ke ASN dan Parpol

SABTU, 13 JANUARI 2024 | 06:00 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Presiden Joko Widodo dituntut menjawab temuan baru Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), soal 36,67 persen dana Proyek Strategis Nasional (PSN) mengalir ke Aparatur Sipil Negara (ASN) dan partai politik (parpol).

Tuntutan tersebut disampaikan aktivis politik Rocky Gerung dalam wawancara bersama jurnalis senior Hersubeno Arief secara virtual yang ditayangkan melalui YouTube, Jumat (12/1).

"Tiga puluh enam (koma sekian persen) ini ditransaksikan di mana? Di Hotel Mulia? Di cafe-cafe di sekitar Senayan? Atau kunjungan ke luar negeri? Atau macam-macam gitu?" ujar Rocky.


Mantan dosen Filsafat di Universitas Indonesia itu menilai, temuan 36,67 persen dana PSN mengalir ke ASN hingga parpol disengaja oleh PPATK.

"Bahwa kalau dia (PPATK) menemukan indikasi bocor anggaran, itu artinya dia sengaja mau tahu itu ke mana. Bukan sekadar jumlahnya, tapi arahnya ke mana," tutur Rocky.

"Karena PPATK overside, memantau setiap hari apa yang terjadi di dalam lalu lintas itu. Dan data itu sangat mencengangkan," sambungnya.

Menurut Rocky, temuan PPATK tersebut mengindikasikan ada dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan PSN di era pemerintahan Jokowi.

Sehingga seharusnya, aparat penegak hukum langsung mengusut secara hukum. Dan Jokowi sebagai presiden yang masih memerintah merespons temuan PPATK tersebut.

"Seharusnya petugas-petugas jaksa, polisi, segala macam, sudah mulai memanfaatkan laporan itu. Ini laporan serius di tahun pemilu. Dan PPATK tentu dengan kesengajaan tertentu membocorkan itu di tahun pemilu," ucapnya.

"Pak Jokowi juga mesti menjawab itu. Karena ini proyek-proyek yang secara khusus diniatkan oleh Jokowi untuk memperlihatkan mercusuar-mercusuar dalam pembangunan kita kan," tegas Rocky. 

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Bukan Indonesia yang Bebaskan Flotilla dari Israel

Sabtu, 23 Mei 2026 | 01:30

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Asosiasi Dosen Tuntut Gaji Minimal Dua Kali Lipat UMP

Senin, 25 Mei 2026 | 12:20

Zulhas Jangan Limpahkan Salah Nama Desa ke Bawahan

Senin, 25 Mei 2026 | 12:19

Fraksi Gerindra Apresiasi Pemulangan 9 WNI, Sebut Bukti Efektivitas Diplomasi RI

Senin, 25 Mei 2026 | 12:04

Dolar Kabur, Mafia Makmur

Senin, 25 Mei 2026 | 12:00

Rencana Jokowi Keliling Indonesia Diduga Terkait Dinamika Politik 2029

Senin, 25 Mei 2026 | 11:55

Kiai Imam Jazuli Perkuat Inovasi Pesantren Lewat Workshop Nasional

Senin, 25 Mei 2026 | 11:52

Pengamat Soroti Dampak Zulhas Salah Informasi ke Presiden

Senin, 25 Mei 2026 | 11:44

GOR Tri Lomba Juang Bakal Direhabilitasi Standart World Athletics Certification System

Senin, 25 Mei 2026 | 11:41

Awal Pekan, Harga Cabai Rawit Merah Tembus Rp81 Ribu per Kg

Senin, 25 Mei 2026 | 11:39

LOFF 2026 Dorong Kota Semarang Jadi Pusat Ekosistem Sinema Dunia

Senin, 25 Mei 2026 | 11:31

Selengkapnya