Berita

Ketua DKPP RI, Heddy Lugito saat menyidang Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda, dan Anggota Bawaslu Kabupaten Puncak Guripa Telenggen di Ruang Sidang Utama Kantor DKPP RI, Jala Abdul Muis, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (12/1)/Rep

Politik

Hapus Foto Terkait Separatis di Facebook, Anggota Bawaslu Puncak Dipertanyakan

JUMAT, 12 JANUARI 2024 | 17:28 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, berlangsung panas.

Anggota Bawaslu Kabupaten Puncak, Guripa Tenggelen, membantah keras dirinya merupakan simpatisan Organisasi Papua Merdeka (OPM), sebagaimana dituduhkan Pengadu dalam sidang DKPP, Jumat (12/1).

"Saya jawab langsung. Semua uraian yang ada dalam Pengadu itu bohong. Fitnah, orang-orang fitnah," kata Guripa.


Menurut Guripa, jika dirinya dicopot sebagai Anggota Bawaslu maka akan terjadi sesuatu masalah serius di Kabupaten Puncak.

"Seketika hari ini diputuskan (saya dicopot) Kabupaten Puncak akan kemana, karena masyarakat saya sudah tahu saya ini komisioner Bawaslu," kata Guripa.

Miren Kalabetme dari Forum Masyarakat Peduli Papua Tengah (FMPPT) selaku Pengadu terlihat kaget dengan pernyataan Guripa dalam sidang yang digelar di Ruang Sidang Utama Kantor DKPP RI, Jalan Abdul Muis, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat.

"Kok saudara bisa-bisanya mengeluarkan nada ancaman jika dicopot akan terjadi sesuatu di Kabupaten Puncak? Hanya karakter kelompok separatislah yang berani ancam-mengancam seperti ini," kata Miren.

Miren juga mempertanyakan alasan foto-foto Guripa terkait kelompok separatis dihapus dari akun media sosial Facebook.

"Aneh jika Guripa benar kenapa dia takut dengan hapus fotonya di Facebook? Apalagi dia bilang cinta NKRI", kata Miren.

Miren berharap putusan DKPP RI dapat memmberikan keadilan seperti yang diharapkan masyarakat.

"Kami lakukan laporan ini ke DKPP RI dengan mempertaruhkan keamanan dan keselamatan jiwa kami, karena berurusan dengan kelompok separatis. Tentunya kami harapkan DKPP RI dapat memutuskan seadil-adilnya", harap Miren.



Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya