Berita

Diskusi Universitas Paramadina bertema Catatan Awal Tahun: Menimbang Visi dan Misi Capres dan Evaluasi Tentang Politik Luar Negeri/Repro

Politik

Evaluasi Politik Luar Negeri: Butuh Grand Strategy Diplomasi Ekonomi

KAMIS, 11 JANUARI 2024 | 21:22 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Diplomasi kebijakan luar negeri Indonesia selama 10 tahun terakhir dinilai sudah dijalankan cukup baik. Mulai dari pencapaian prioritas, penguatan diplomasi ekonomi, perlindungan WNI, hingga diplomasi Indonesia bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan dan dunia.

Demikian dipaparkan Dosen Prodi Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Dr. Peni Hanggarini dalam diskusi daring Universitas Paramadina bertema “Catatan Awal Tahun: Menimbang Visi dan Misi Capres dan Evaluasi tentang Politik Luar Negeri”, Kamis (11/1).

Dalam 10 bulan ke depan, Peni berharap pemerintah lebih menekankan grand strategy diplomasi ekonomi dan meningkatkan peran strategis diaspora Indonesia.


Merujuk perkembangan terkini soal visi-misi calon presiden dan wakil presiden 2024, Peni melihat ada persamaan kebijakan luar negeri yang diusung, yakni mempertahankan prinsip bebas aktif.

"Dari penyampaian visi-misi para capres, terdapat persamaan pada bagian prinsip bebas aktif dan kepentingan nasional sebagai dasar pelaksanaan kebijakan luar negeri dan diplomasi," kata Peni.

Peni lantas mengingatkan adanya tantangan eksternal terhadap kebijakan luar negeri Indonesia di masa mendatang.

"Seperti dampak rivalitas di Indo-Pasifik, potensi perang berlarut, tantangan terhadap sentralitas ASEAN dan peluang kerja sama organisasi antarkawasan,” tambahnya.

Masih dalam diskusi yang sama, Doktor Ilmu Pertahanan Universitas Pertahanan RI, Dr. Theo L Sambuaga mengurai kelemahan Indonesia sebagai bagian dari ASEAN, yakni dalam setiap keputusan harus diambil berdasarkan konsensus.

Contoh kasus yang dipaparkan oleh Theo yaitu Rohingya, di mana Indonesia dan beberapa negara ASEAN mempunyai prinsip untuk selalu menerima pengungsi Rohingya.

Dalam hal Rohingya, ASEAN tidak pernah bisa mengambil keputusan secara konsensus sehingga selama ini kasus tersebut terabaikan.
 
Contoh lain yang dipaparkan oleh Theo adalah mengenai Laut Cina Selatan (LCS) karena adanya klaim antara Vietnam, Filiphina, Malaysia, China, dan Indonesia.

“Terakhir China malah mengklaim sebagian ZEE Indonesia sebagai wilayahnya yang ditentang Indonesia dan juga PBB. Karena masalah saling klaim antarnegara, keputusan soal LCS tidak bisa diambil kesepakatan bersama” kritik Theo.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya